Tanggapi Surat Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal, Mendagri: Alasan Mundur Ini Tidak Lazim

Selanjutnya, pimpinan DPRD mengadakan rapat paripurna untuk mengumumkan pengunduran diri tersebut.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Surat Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal 

Sebelumnya diberitakan Tribun Medan, beredar surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution.

Surat itu ditandatangani 18 April 2019 atau satu hari pasca-pemilihan umum yang ditujukan kepada Presiden dan Kemendagri.

Pada paragraf pertama surat itu dituliskan, pengunduran diri dilatarbelakangi dengan hasil pemilu di Madina.

Berdasarkan situs resmi KPU, Kabupaten Madina menjadi satu dari beberapa kabupaten/ kota di Sumut yang menjadi lumbung suara Prabowo- Sandi.

Hingga 21 April 2019 pukul 12.00 WIB, suara yang masuk untuk Prabowo 22.589 suara dan Jokowi hanya peroleh 5.201 suara.

• Jokowi Kalah, Bupati Madina Mengundurkan Diri, Hidayat Nur Wahid: Apa Ada Aturan seperti Ini?

Sampai berita ini diterbitkan Tribun Medan masih berupaya mengonfirmasi Dahlan Hasan Nasution.

Dahlan Hasan Nasution diketahui menjabat Ketua Dewan Penasehat N4J DPC Madina.

N4J atau Nusantara Untuk Jokowi (N4J) merupakan organisasi yang mendukung pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Berikut isi lengkap surat yang beredar:

Dengan hormat, kami maklumkan kepada Bapak bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Mandailing Natal Sumatera Utara berjalan lancar, aman, dan terkendali.

Namun, hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Perlu kiranya kami sampaikan kepada Bapak dalam 3 (tiga) tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal cukup signifikan antara lain, Pelabuhan Palimbungan, Pembangunan Rumah Sakit, lanjutan Pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat, Rencana Pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang, Rencana Pembangunan kembali Pasar Baru Panyabyngan setelah terbakar pada bulan Syawan yang lalu dan lain-lain.