Pilpres 2019
Kata Refly Harun soal Bupati Mandailing Natal Mundur dari Jabatannya karena Jokowi Kalah di Madina
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut menanggapi viralnya kabar pengunduran diri bupati karena jagoannya kalah di Pilpres 2019.
Penulis: Laila N
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut menanggapi viralnya kabar pengunduran diri bupati karena jagoannya kalah di Pilpres 2019.
Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut tampak dari akun Twitter @ReflyHZ, Senin (22/4/2019).
Menurut Refly Harun, mundur dari jabatan dengan alasan seperti itu tidak dibenarkan.
Refly Harun menyebut, tugas bupati bukanlah memenangkan capres tertentu, tapi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Mundur dr bupati karena jagoannya kalah dalam Pilpres bukan alasan justified.
Tugas utama Bupati itu untuk wujudkan kesejahteraan rakyat sesuai janji kampanye ktk nyalon bupati, bukan untuk memenangkan capres tertentu," tulisnya.
• Video Klarifikasi Caleg Nasdem yang Singgung Pemberian Karpet Masjid saat Kalah: Salah Saya di Mana?
Diberitakan Kompas.com, kasus bupati mundur karena capresnya kalah di wilayahnya ini menjadi perbincangan publik.
Adapun bupati yang mundur adalah Dahlan Hasan Nasuition, yang merupakan bupati Mandailing Natal (Madina).
Dahlan diketahui mengundurkan diri karena kecewa, capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin kalah di Madina.
Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Utara (Sumut) Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa target suara Jokowi di Madina sebesar 40 persen.
"Targetnya 40 persen, tapi ini sangat jauh, mungkin di bawah 30 persen,” ujar Sutrisno, Minggu (21/4/2019).
Dahlan diketahui sebagai Dewan Pertimbangan Partai NasDem Kabupaten Madina, yang juga menjadi timses Jokowi-Ma'ruf.
• Caleg PDIP Bakar Kotak Suara Pemilu di Jambi Ditangkap, Ini Kronologi hingga Sosok yang Membantunya
Respons Mendagri
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, menilai bahwa pengunduran diri ini tidak lazim.
“Lebay juga itu. Ini kan pilpres bukan pilgub. Seharusnya enggak ada hubungannya. Kalau memang begitu, mungkin kepala daerahnya tidak netral apa bagaimana,” kata Bahtiar kepada Tribun Medan melalui sambungan telepon, Minggu (21/4/2019).
