Kisruh karena KPU Dinilai Kurang Profesional, Mahfud MD: Masak Salah Input Sampai 9 Daerah?

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral.

KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulisnya.

Diketahui sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, kesalahan entry data C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) disebabkan karena human error, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).

Pramono menyebutkan, ada kesalahan terjadi pada entry lima buah C1 di lima TPS.

Kesalahan input data itu tersebar di lima provinsi yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.

Pramono mengatakan, data yang salah akan segera diperbaiki.

Selanjutnya, tampilan pada Situng juga akan langsung dikoreksi.

Proses koreksi dilakukan oleh KPU kabupaten/kota setempat, lantaran pengunggahan scan C1 dan entry data dilakukan oleh KPU tiap daerah.

"Informasi kekeliruan atau ketidakakuratan itu nanti masuk di kami, itu langsung kami teruskan ke KPU masing-masing untuk dilakukan koreksi di tempatnya sana," ujar Pramono.

• Pertanyakan Hukuman untuk KPU jika Terbukti Bersalah, Fahri Hamzah: Tak Boleh Banyak Sampah di KPU

Fahri Hamzah Turut Bantu Pengaduan

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga melayangkan protes kepada sejumlah instansi yang berwenang dalam Pemilu 2019.

Dikutip TribunWow.com dari akun Twitternya, @fahrihamzah, Jumat (19/4/2019), Fahri meminta ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ia meminta agar instansi tersebut untuk tidak menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui foto dan video.

Selain itu, hal yang tidak dilaporkan masyarakat, ia juga meminta untuk diusut serius.

Fahri juga menyebut dirinya akan mencoba membantu.