Terkini Nasional
Sebut Sri Mulyani Tak Loyal ke Jokowi, Politisi Golkar: Bu Menkeu Terlalu Lama di Luar Negeri
Mukhammad Misbakhun mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang belum juga menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi untuk memangkas PPh korporasi.
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhammad Misbakhun mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang belum juga menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi untuk memangkas pajak penghasilan korporasi.
Misbakhun menilai sikap Sri Mulyani itu menandakan bahwa ia tak loyal kepada Presiden Jokowi.
Misbakhun yang bermitra dengan Sri Mulyani di Komisi XI DPR ini menjelaskan, pemangkasan tarif pajak korporasi memang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara.
Namun, tarif pajak korporasi yang saat ini di angka 25 persen jika diturunkan bisa berefek pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
• Jelang Debat Keempat Pilpres 2019, TKN Sarankan Jokowi Bahas Isu Deradikalisasi
Misbakhun mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas tarif pajak.
“Trump begitu menurunkan tarif pajaknya langsung menghadapi defisit, tetapi dia anteng saja karena ada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan investasi,” ujar Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan, Barack Obama saat memimpin AS begitu kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi 0,4 persen.
Namun, Trump justru bisa membawa perekonomian AS tumbuh 3,1 persen.
Misbakhun meyakini hal serupa bisa dipraktikkan di Indonesia dan berefek positif asalkan menteri terkait paham dengan keinginan Presiden Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak.
Ia pun mempertanyakan loyalitas Sri Mulyani yang tak juga menindaklanjuti keinginan Jokowi untuk memangkas pajak korporasi.
• Alasan BPN Sebut Tema Debat Keempat Sangat Menguntungkan Prabowo dan Negatif bagi Jokowi
“Sekarang yang dibutuhkan itu orang yang loyal atau orang yang keminter (sok pintar)?” kata politisi Partai Golkar ini.
Selain soal pemangkasan pajak korporasi, Misbakhun juga menyoroti rencana memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu yang sampai saat ini belum terealisasi.
Menurut Misbakhun, rencana untuk membentuk badan pajak khusus ini sebenarnya sudah menemui kejelasan saat posisi Menkeu dijabat Bambang Brodjonegoro.
Bahkan, rencana membentuk badan khusus pajak sudah masuk ke DPR sejak 2016.
Namun, tersebut kandas ketika jabatan Menkeu beralih dari Bambang ke Sri Mulyani.
