Andi Arief: Prabowo akan Jelaskan Kasus Penculikan 1998, 1 Jam setelah Ditetapkan Pemenang Pilpres

TRIBUNWOW.COM - Mantan Politisi Partai Demokrat, Andi Arief angkat bicara soal kasus penculikan 1998 oleh Calon Presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Hal tersebut seperti disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief__, Selasa (12/3/2019).

Dalam unggahannya itu, Andi Arief menegaskan, Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan 1998 yang terus dikaitkan dengan namanya secara apa adanya, jika nanti menang dalam Pilpres 2019.

• Viral Video Agum Gumelar Sebut Detail Penculikan 1998, Suryo Prabowo dan Aktivis HAM Beri Komentar

Tak hanya itu, Andi Arief menyebut, Prabowo juga akan memberikan solusi terkait kasus tersebut.

Menurut Andi Arief, terkait kasus ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak menepati janjinya pada 2014 lalu yang menyebtukan akan menyelesaikan kasus ini.

"Saya punya teori sendiri soal kasus penculikan. Pak Jokowi tidak tepati janji 2014 delesaikan kasus ini.

Saya sudah berkomunikasi dg Pak Prabowo: 'satu jam setelah ditetapkan pemenang Pilpres, dia akan mencocokkan fakta dan menjelaskan apa adanya dan sekaligus solusinya.'," tulis Andi Arief.

Diberitakan TribunWow.com, pembahasan soal kasus penculikan 1998 kembali mencuat setelah Purnawirawan Agum Gumelar memberikan keterangan soal detail penculikan 1998, dan videonya viral di media sosial.

Satu yang mengunggah video tersebut adalah akun Facebook pegiat sosial media, Ulin Ni'am Yusron, Minggu (10/3/2019).

Dalam video berdurasi 9 menit itu, memperlihatkan Agum Gumelar yang memakai baju putih tampak menceritakan kisahnya yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di tahun 1998.

Dilansir oleh bbc.com, selain Agum Gumelar, nama lain yang menjadi anggota DKP yakni Subagyo Hadi Siswoyo, Djamari Chaniago, Fachrul, Yusuf Kartanegara, Arie J. Kumaat, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lalu, Agum juga bercerita soal DKP yang turut memeriksa Letjen Prabowo Subianto di tahun 1998 yang kini menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.

"Anggota DKP tugasnya memeriksa kasus pelanggar HAM, berjalanlah DKP memeriksa satu bulan lebih, memeriksa yang namanya Prabowo Subianto," ujar Agum Gumelar dalam video.

"Dari hasil pemeriksaan mendalam di dapat fakta, bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat."

"Saya di samping anggota DKP, Tim Mawar (berisikan Prabowo) yang melakukan itu anak buah saya semua dong, saya melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan mereka, di luar kerjaan DKP karena dia bekas anak buah saya," tambah Agum Gumelar.

• Isu Korban Penculikan oleh Prabowo Mengemuka, Gerindra Minta Jokowi Mengusut: Dibuka Saja dari Dulu

Agum Gumelar lalu mengatakan dirinya mengetahui lokasi tempat pembuangan jasad orang yang diculik tersebut.

"Di sinilah saya tahu matinya orang-orang itu, di mana di buangnya saya tahu betul," kata Agum lagi.

Sementara itu, sebelumnya Partai Gerindra juga sempat menyampaikan hal serupa dengan Andi Arief terkait kasus penculikan 1998 ini.

Dilansir TribunWow.com, tanggapan itu Gerindra sampaikan melalui akun Twitter resminya @Gerindra, Rabu (16/1/2019).

Awalnya, seorang warganet menanyakan mengapa Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus terpilih menjadi presiden lebih dulu untuk membongkar kasus penculikan 1998.

Menanggapi pertanyaan dari akun @RizmaWidiono, Gerindra menjelaskan bahwa Prabowo hanya berkapasitas sebagai warga sipil.

Menurut Gerindra, negara dan pemerintah lah yang seharusnya mengungkap kasus tersebut.

"Jika harus pak Prabowo yang menyelesaikan, dengan kapasitasnya sebagai warga sipil. Lalu apa fungsi negara dan pemerintah serta seluruh institusi penegak hukumnya?" tulis Gerindra.

Sementara itu, diberitakan oleh Kompas.com, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johny G Plate meminta Prabowo untuk mengungkap ke publik soal fakta yang sebenarnya terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998, Selasa (15/1/2019).

Menurut Johny, debat capres dan cawapres pertama dapat dijadikan kesempatan untuk mengungkap fakta itu.

"Mestinya Pak Prabowo buka ke publik apa yang sebenarnya terjadi supaya orang mengetahui rekam jejaknya, orang memilih dengan informasi yang banyak bukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak," ujar Johnny seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

Johny menuturkan terdapat sejumlah anggota Tim Mawar telah diproses secara hukum di Mahkamah Militer, sementara dugaan keterlibatan Prabowo diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Menurutnya, Prabowo perlu menjelaskan mengapa ada perlakuan yang berbeda seperti itu.

"Sekarang masyarakat bertanya karena masyarakat membutuhkan informasi terkait rekam jejak paslon," kata Johny.

"Ini juga terkait debat karena nanti terkait visi-misi, salah satunya masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu kita harus mengetahui rekam jejak pasangan calon. Nah, rekam jejak ini belum clear," imbuhnya.

• BPN Klaim Tren Elektabilitas Prabowo-Sandi Meningkat: Antusiasme Masyarakat saat Kampanye Luar Biasa

Johny menilai, sebenarnya pemerintah tak perlu membuat Tim Gabungan seperti untuk pengungkapan kasus penyidik KPK Novel Baswedan.

Pasalnya, penyelesaian kasus HAM sudah ada jalurnya dan akan lebih cepat jika aktor-aktor yang terlibat bisa jujur mengungkapkan fakta sebenarnya.

"Tidak perlu tim khusus, minimal dari Prabowonya, terlibat atau tidak karena faktanya Tim Mawar sudah dihukum melalui Mahkamah Militer," tandasnya.

(TribunWow.com/Nanda/Tiffani/Atri)