Agum Gumelar Ungkit Kasus Penculikan 1998 Prabowo, Gerindra: Jangan Hanya Kambuh saat Pilpres

TRIBUNWOW.COM - Partai Gerindra kembali memberikan komentar terkait pernyataan Purnawirawan Agum Gumelar yang menyinggung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Gerindra, mengomentari pernyataan Agum Gumelar melalui Twitter mereka, @Gerindra, Selasa (12/3/2019).

Deretan kicauan tersebut diberikan Gerindra dengan mengomentari netizen @rizaminz.

Netizen itu memperlihatkan situs dari Lippo yang terpampang foto Agum Gumelar sebagai Independet Commissioner.

Partai berlogo Burung Garuda itu mengatakan bahwa pernyataan Agum dimuat oleh Tabloid Detak tahun 1998 silam.

Saat itu, perintah bantuan kendali operasi (BKO) datang dari panglima TNI (ABRI zaman dulu).

• Andi Arief: Prabowo akan Jelaskan Kasus Penculikan 1998, 1 Jam setelah Ditetapkan Pemenang Pilpres

"Pernyataan Agum Gumelar Agustus 1998, yang dimuat Tabloid DETAK No. 6/I, 18-24 Agustus 1998 yang harus kita catat, perintah BKO itu harus datang dari Panglima ABRI, dan yang terima BKO adalah Pangdam," tulis Gerindra.

Sementara dalam BKO tersebut, Prabowo terus disalahkan, namun panglima dan pangdam tak pernah dimintai pertanggungjawabannya.

Berikut ini penjelasan Gerindra yang berikan klarifikasi pernyataan Agum Gumelar.

"Selama ini Pak @prabowo terus-menerus dipersalahkan atas sebuah operasi yang jelas-jelas merupakan BKO, tapi kita tidak pernah mendengar ada Panglima atau Pangdam yang dimintai pertanggungjawabannya.

Menurut data @KontraS , apa yang kini digeneralisir sebagai aksi "penculikan", sebenarnya telah terjadi sejak lama, mulai dari Kasus 27 Juli 1996. Jadi bukan baru terjadi tahun 1998.

Karena operasi ini berlangsung selama beberapa gelombang, terjadi di sejumlah daerah, maka mustahil merupakan operasi tunggal dengan hanya satu kesatuan.

Dari segi waktu, ada beberapa periodisasi kasus orang hilang yang terjadi antara 1996 hingga 1998, di mana hal itu diduga terkait dengan sejumlah momen politik, mulai dari peristiwa Kudatuli, Pemilu 1997, hingga pengamanan Sidang Umum MPR Maret 1998.

Dan untuk kita semua ketahui, bahwa dalam periode itu telah terjadi dua kali pergantian panglima dan tiga kali pergantian KSAD.

Apa yang kini selalu dikaitkan dengan Kopassus sebenarnya hanyalah operasi pengamanan SU MPR, Maret 1998.

Ancaman terhadap SU MPR memang nyata, salah satunya dibuktikan oleh ledakan bom di Rusun Tanah Tinggi, 18 Januari 1998, di kamar yang ditempati oleh sejumlah aktivis.

Itu sebabnya terjadi penangkapan terhadap Andi Arief, Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, dan lain-lain yang kemudian dibebaskan kembali, memang terjadi pada periode pasca-bom Tanah Tinggi hingga periode SU MPR, yaitu Februari hingga Maret 1998.

Jadi harus dipahami bahwa operasi yang dilakukan oleh Kopassus adalah operasi pengamanan, bagian dari kegiatan anti-teror, bukan operasi penculikan.

Sejumlah nama aktivis yang terkait perakitan bom Tanah Tinggi sudah angkat bicara.

Sejumlah nama pengusaha yang disebut-sebut menjadi donatur kini kebetulan sedang sama-sama mencicipi kursi kekuasaan, bersama para jenderal yang dulu berebut panggung di era saat itu.

Kami sangat berharap kepada Pak Agum Gumelar untuk tidak menggelapkan sejarah. Jangan hanya kambuh saat Pilpres. Terima kasih," tulis Gerindra.

• Video Caleg Gerindra Rachel Maryam Hujan-hujan Temui Warga Lewat Pinggir Pagar Rumah

Diberitakan sebelumnya, purnawirawan Agum Gumelar memberikan keterangan soal detail penculikan 1998 yang videonya viral di media sosial.

Seperti yang diunggah oleh akun penggiat sosial media, Ulin Ni'am Yusron di Facebook, Minggu (10/3/2019).

Dalam video berdurasi 9 menit itu, memperlihatkan Agum Gumelar yang memakai baju putih tampak menceritakan kisahnya yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di tahun 1998.

Dilansir oleh bbc.com, selain Agum Gumelar, nama lain yang menjadi anggota DKP yakni Subagyo Hadi Siswoyo, Djamari Chaniago, Fachrul, Yusuf Kartanegara, Arie J. Kumaat, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lalu, Agum juga bercerita soal DKP yang turut memeriksa Letjen Prabowo Subianto di tahun 1998 yang kini menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.

• Andi Arief: Prabowo akan Jelaskan Kasus Penculikan 1998, 1 Jam setelah Ditetapkan Pemenang Pilpres

"Anggota DKP tugasnya memeriksa kasus pelanggar HAM, berjalanlah DKP memeriksa satu bulan lebih, memeriksa yang namanya Prabowo Subianto," ujar Agum Gumelar dalam video.

"Dari hasil pemeriksaan mendalam di dapat fakta, bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat."

"Saya di samping anggota DKP, Tim Mawar (berisikan Prabowo) yang melakukan itu anak buah saya semua dong, saya melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan mereka, di luar kerjaan DKP karena dia bekas anak buah saya," tambah Agum Gumelar.

Agum Gumelar lalu mengatakan dirinya mengetahui lokasi tempat pembuangan jasad orang yang diculik tersebut.

"Di sinilah saya tahu matinya orang-orang itu, di mana di buangnya saya tahu betul," kata Agum lagi.

Diberitakan bbc.com pada Minggu (10/3/2019), Prabowo sering memberikan jawaban terkait isu penculikan yang dikaitkan dengan dirinya.

Dilansir oleh majalah Panji di tahun 1998, Prabowo mengatakan dirinya memiliki daftar nama aktivis yang dianggap berpotensi menganggu keamanan.

"Tapi bahwa mungkin mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab," kata Prabowo.

Terkait kasus itu, Prabowo juga telah diperiksa oleh tim yang deikenal dengan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisikan jendral-jendral senior.

Setelah melalukan pemeriksaan, DKP memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer.

• Andi Arief Sebut Agum Gumelar Tak Permasalahkan Prabowo Dampingi Megawati pada 2009: Inkonsistensi?

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade juga pernah menceritakan soal isu yang kerap menerpa Prabowo itu.

Andre menjelaskan bahwa sejumlah personel Tim Mawar Kopassus telah usai berurusan dengan Mahkamah Militer.

Saat itu Tim Mawar Kopassus dianggap berada di balik 8 aktivis.

Beberapa dari Tim Mawar telah diadili dan dinyatakan bersalah hingga divonis hukuman penjara.

Beberapa aktivis juga telah dibebaskan dan bahkan satu di antaranya bergabung dengan Partai Gerindra.

"Pak Prabowo sudah mempertanggungjawabkan itu. Dari delapan aktivis itu, beberapa bahkan jadi anggota DPR dari Gerindra. Kalau mereka merasa diculik oleh Pak Prabowo, tidak akan mau bergabung dengan Partai Gerindra, ya kan?" papar Andre.

Sementara jumlah lainnya, Andre meminta untuk ditanyakan pada Wiranto yang saat ini menjabat Menkopolhukam.

"Nah, korban yang lain, tanyakan ke Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto," tambahnya.

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)