JK Sebut Pengangguran Digaji Perlu Dikaji Lagi, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Beri Tanggapan

Jusuf Kalla mengatakan, janji kebijakan memberikan Kartu Pra Kerja Jokowi harus dipertimbangkan secara matang.

"Kalau negara seperti Indonesia, anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak. Tentu harus dihitung, kalau ada anggarannya silakan," ujar JK saat ditemui di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

"Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju tapi penduduknya tidak banyak," sambung Jusuf Kalla.

Meski demikian, ia mempersilahkan anggaran kartu tersebut dibuat pada tahun berikutnya, karena pos anggaran 2019 sudah penuh.

• Andi Arief Ancam Minta Lembaga Cabut Gelar Profesor Mahfud MD, Yunarto Wijaya Beri Tanggapan

"Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu, yang jelas tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada," pungkas Jusuf Kalla.

Sementara itu, janji pemberian Kartu Pra Kerja ini disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kendari, Jumat (1/3/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Senin (4/3/2019), menurut Jokowi, nantinya pemegang kartu bisa mendapat gaji, meski belum mendapat kerja.

• Gerindra Tanggapi Jawaban Cinta Laura saat TKN Bandingkan Kemampuan Bahasa Inggrisnya dengan Prabowo

Awalnya, kartu ini direncanakan agar pemegangnya bisa mendapat melatihan yang sesuai dalam segi skill dan keterampilan.

Akan tetapi, apabila setelah pelatihan belum dapat kerja, pemegang kartu akan mendapat gaji dari pemerintah.

"Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," ucap Jokowi. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)