Kritik Kepemimpinan Jokowi, BPN Prabowo-Sandi Menyebutnya Tidak Pro Rakyat, tapi Konglomerat

"Proses birokrasi itu ada tahapannya, bukan bertele-tele. Mana ada mengukur 3 juta lebih dalam waktu sehari," jawa Riza Patria.

"Apalagi dibuktikan ternyata dibuktikan sampai hari ini masalah itu bermasalah hukum," tandasnya.

Simak videonya:

• Dahnil Anzar Sebut Pihaknya Tantang Jokowi Buat Perpu soal Lahan HGU, TKN Beri Tanggapan

Sementara itu, diberitakan dari Kompas, Jokowi sempat menyinggung program sertifikasi tanah dalam pidato kebangsaannya di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan jumlah sertifikat yang telah dikeluarkan pemerintah hingga saat ini dan target ke depannya.

"Kita telah bagikan sertifikat tanah seperti ini 5 juta lebih di 2017. Sebanyak 7 juta lebih di tahun 2018 dan kita akan membagikan target kita tahun ini 2019, 9 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat," papar Jokowi.

"Tahun depan, 11 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat," sambungnya kemudian.

Jokowi menjelaskan bahwa pembagian sertifikat yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

"Ini adalah wujud kedaulatan dan kepastian hukum bagi rakyat. Sertifikasi tanah memberi kepastian hukum kepada pemiliknya untuk mengolahnya, untuk akses permodalan, dan kepastian untuk hak warisnya," ungkap Jokowi.

(TribunWow.com/Atri)