Mahfud MD Jelaskan Empat Level Gejala Masyarakat yang Ingin Mengacaukan Pemilu

"Misalnya, selalu KPU itu disalah-salahkan, dikatakan KPU itu antek pemerintah, KPU itu didikte oleh pemerintah. Padahal pemerintah tidak pernah menyentuh KPU, yang membuat KPU itu dulu kan DPR, mereka pilih sendiri."

"Kemudian dituduh KPU membuat kisi-kisi atas permintaan pemerintah, sesudah diadu, terbuka, ternyata kedua pihak yang minta agar kisi-kisi debat itu dibuat oleh KPU atas mereka. Lalu menyalahkan KPU, sesudah ketahuan bahwa itu adalah kesepakatan kedua pihak lalu semuanya merasa sama-sama malu," paparnya.

Ia lalu mencontohkan protes yang dilayangkan kepada KPU yang meminta agar debat kedua tak ada kisi-kisi pertanyaan untuk capres.

Menurutnya, hal-hal seperti itu yang nantinya dapat meruntuhkan kredibilitas pemilu.

"Lha ini kan orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat, itu pada akhirnya akan meruntuhkan kredibilitas pemilu kita," ucap Mahfud MD.

"Nah menurut saya, empat level itu yang saya jelaskan kepada kepada pers," tandasnya.

• Ditanya soal Ahok Bakal Gantikan Maruf Amin, Begini Tanggapan Mahfud MD

Diberitakan sebelumnya dari TibunJogja, Rabu (20/2/2019), Mahfud MD sempat mengatakan ada pihak-pihak dan gerakan tertentu yang secara sengaja mengacaukan tatanan demokrasi nasional.

Satu diantaranya adalah pihak-pihak yang memproduksi berita bohong atau hoaks

Mahfud MD memaparkan, hoaks menjadi instrumen yang digunakan untuk membuat masyarakat tidak percaya pada Pemilu.

"Tujuannya mengacau. Misalnya ada yang bilang bahwa KPU didikte dan menjadi alat dari kelompok politik tertentu, buktinya apa? KPU menurut saya kan independen, bukan alat politik," terang Mahfud, seusai Dialog Kebangsaan dengan tema "Merawat Patriotisme, Progresifitas, dan Kemajuan Bangsa" di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Selasa (19/2/2019) malam.

Menurut Mahfud MD, tindakan seperti itu sengaja dipelihara dan diorganisir untuk memproduksi kekacauan meski sudah diklarifikasi.

Akibatnya, hoaks seperti itu berpotensi untuk dipercaya masyarakat.

"Itu sudah dijelaskan tapi masih terus dikembangkan, artinya ada produsennya, ada yang sengaja menciptakan untuk membuat keresahan masyarakat sehingga membuat Pemilu tidak kredibel. Itu yang saya katakan harus dilawan," ujar Mahfud MD.

(TribunWow.com)