Haris Azhar Beberkan Nama Pemilik HGU di Lingkaran Jokowi-Prabowo, Ada Erick Thorir dan Sandiaga

"Bapak tambah gemuk tapi kok pendapatan negara enggak gemuk-gemuk," kelakar Haris.

"Di tempat saya (Jokowi) juga ada yang punya HGU perusahaan-perusahaan, nah mestinya diskusinya sampai ke sana bukan menuduh anda punya HGU, dan dijawabnya seolah-olah oleh Pak Prabowo ya HGU bisa dicabut, ya memang," ujar Haris memposisikan diri ke Jokowi.

• Lewat Surat, YARA Minta Prabowo Lepas Tanah HGU di Aceh untuk Dibagikan pada Korban Konflik

Lihat videonya:

Diberitakan sebelumnya, status tanah ratusan ribu hektar milik Prabowo Subianto kini ramai diperbincangkan, setelah disinggung oleh Jokowi dalam debat pilpres kedua.

Pada saat debat kedua, Jokowi menyebut Prabowo memiliki aset tanah ratusan ribu hektar di Kalimantan dan Aceh, Minggu (17/2/2019).

Prabowo pun membenarkan pernyataan Jokowi, namun mengatakan bahwa status tanah miliknya adalah HGU.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, 11 Mei 2013, tanah HGU adalah tanah milik pemerintah yang yang hanya diberikan untuk keperluan Agraria, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Poko-pokok Agraria (UUPA).

HGU merupakan hak khusus yang diberikan untuk pengelolaan lahan menjadi usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

HGU dapat diberikan dengan luas tanah minimal 5 hektar, dan tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain namun dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

• Adu Pendapat soal Lahan HGU Prabowo, Miftah Sabri Pindah Posisi Duduk hingga Tunjuk Adian Napitupulu

Jangka waktu penggunaan tanah bersetatus HGU paling lama 25 tahun, namun ada pengecualian.

Yakni untuk usaha yang memerlukan waktu lebih lama, dapat diberikan HGU selama 35 tahun.

Pemegang HGU dapat memperpanjang waktu paling lama 25 tahun, dengan beberapa pertimbangan terhadap keadaan perusahaan.

HGU hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI), dan tidak boleh dimiliki orang asing atau badan hukum bermodal asing.

Syarat pemberian HGU yaitu pendaftaran yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang selaku sebagai alat bukti kuat.

• Fahri Hamzah Minta Jokowi Ambil Alih Lahan HGU Prabowo, Jubir PSI Dedek Prayudi: Enggak Relevan

Diberitakan sebelumnya, pada debat pilpres kedua, Prabowo mengatakan bahwa dirinya rela mengembalikan tanah yang ia kelola ke negara apabila diminta.