Pilpres 2019
Soal Jokowi Ungkap Tanah Ratusan Hektar Milik Prabowo, Tsamara Amany: Harusnya Memang Dibuka
Tsamara Amany tampak sependapat dengan pernyataan Jokowi soal ungkapkan luas aset tanah milik Prabowo dalam debat Pilpres 2019.
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany angkat bicara soal Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) yang mengungkapkan tanah ratusan hektar milik Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.
Melalui akun Twitter miliknya, @TsamaraDKI, Tsamara Amany tampak sependapat dengan pernyataan Jokowi, Senin (18/2/2019).
Diketahui sebelumnya bahwa Jokowi mengatakan luas aset tanah yang dimiliki Prabowo di wilayah Kalimantan Timur dan Aceh Tengah saat debat kedua Pilpres di gelar.
Menurutnya, hal itu perlu disampaikan sebab masyarakat juga berhak mengetahui aset kekayaan yang dimiliki pejabat publik.
Selain itu, Tsamara Amany juga mengungkapkan bahwa pernyataan Jokowi bukanlah sebuah serangan personal kepada Prabowo.
"Ketika Pak Jokowi mengungkap soal tanah yang dimiliki Pak Prabowo, itu bukan serangan personal.
Publik berhak tau aset & kekayaan yang dimiliki pejabat publik.
Seharusnya memang dibuka ke publik kok hal2 seperti ini demi transparansi," tulis Tsamara Amany.
• Reaksi Jokowi Dengar Prabowo Sebut Pembangunan Infrastruktur Tak Efisien
Sementara itu dikutip dari channel YouTube metrotvnews, Jokowi berkesempatan mendapat giliran pertama untuk menjawab soal reforma agraria pada segmen sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Jokowi memaparkan soal keberhasilannya dalam reforma agraria.
Dirinya juga memberi contoh program pendampingan supaya lahan menjadi produktif sampai pembagian sertifikat dalam era pemerintahannya.
"Dalam dua tahun ini kita juga telah membagikan sertifikat, 2017 telah kita bagikan 5 juta sertifikat kepada rakyat di bawah," kata Jokowi.
"2018 telah kita bagikan lebih dari 7 juta sertifikat, untuk apa ini sebetulnya, agar mereka memiliki hak hukum atas tanah yang mereka miliki, hak hukumnya jelas yaitu lewat sertifikat tadi."
"Dan dengan sertifikat ini mereka bisa gunakan untuk jaminan, untuk agunan, mengakses permodalan ke bank, sisi ekonomi, sisi hukumnya ada, sisi akses ke sektor keuangan juga mereka memiliki."
"Inilah pentingnya redistribusi aset reforma agraria, yang ini akan terus kita kerjakan target seperti tadi yang sudah saya sampaikan,12,7 (juta sertifikat) ini harus terdistribusi pada masyarakat."