ILC Bahas Potret Hukum 2019, Said Didu: Hukum Sekarang Seakan-akan Melekat pada Kemauan Pemimpin

TRIBUNWOW.COM - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu melihat bahwa saat ini hukum seakan-akan melekat dikemauan pemimpin.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang mengusung tema 'Potret Hukum Indonesia 2019. Benarkah Tajam Sebelah?' pada Selasa (12/2/2019).

Mulanya, Said Didu menilai penerapan hukum dalam kebijakan publik kini seakan-akan sedikit digampangkan.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi bahaya sebab masyarakat akan menjadi takut terhadap hukum yang tak sesuai.

"Ini sangat bahaya karena kepastian ke depan semua orang menjadi takut karena ini membaca hukum tapi ternyata hukum bisa dibelokkan kalau tidak sesuai dengan keinginan," ucap Said Didu.

"Nah ini sangat berbahaya kedepan untuk kebijakan-kebijakan publik," imbuhnya.

• Protes Presiden ILC saat Nusron Wahid Sebut Karni Ilyas seolah Benarkan bahwa Hukum Tajam Sebelah

Kemudian, Said Didu berharap ada pihak maupun orang yang bisa mengingatkan soal mengambil kebijakan hukum kepada presiden.

"Jadi saya berharap betul bahwa seluruh pakar hukum mungkin di sekitar presiden ditambah lagi orang-orang yang betul-betul mengingatkan 'pak sekali salah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum maka kepercayaan publik pasti langsung anjlok'," paparnya.

"Kalau perlu ubah dulu hukumnya baru di ambil keputusan," sambungnya.

Selain itu, Said Didu merasa cemas soal mengelola negara yang dikarenakan apa keinginan dari pemimpin.

Sebab menurutnya, kini seolah-olah hukum berpihak pada kemauan presiden.

Sekali lagi, Said Didu menegaskan bahwa hal tersebut bisa menjadi berbahaya untuk negara.

"Nah yang saya selalu was-was adalah nanti kalau seperti ini terus, tidak ada pegangan bagi kita semua dalam mengelola negara karena apa keinginan pemimpin maka ubah dulu aturannya,' jelas Said Didu.

"Jadi hukum sekarang seakan-akan melekat dikemauan pemimpin."

"Nah saya pikir negara seperti ini akan berbahaya karena bisa nanti kita melahirkan pemimpin yang otoriter karena kita diam melihat semua, seakan-akan biasa saja kalau ada pemimpin mengubah hukum demi keinginan pemimpinnya," sambungnya.

• ILC Bahas soal Potret Hukum 2019, Luhut MP: Hukum di Era Reformasi Ada Perubahan tapi Salah Jalan

Untuk itu, Said Didu berharap pemerintah dapat mengurangi hal-hal tersebut supaya keadaan negara menjadi lebih tenang.

Sebab Said Didu menganggap itu juga bisa membuat takut para investor dan masyarakat jika presiden goyah dalam mengimplementasikan hukum dalam kebijakan publik.

"Tolong negara ini negara hukum, maka jangan memasukkan hukum kepada diri kekuasaan, karena itu akan membahayakan negara ke depan karena tidak ada pegangan kita semua untuk mengelola negara," ungkap Said Didu.

"Jadi sekali lagi, kebijakan publik pelaksana presiden adalah pelaksana kebijakan publik yang berbasis pelaksana hukum untuk kebijakan publik."

"Apabila presiden agak goyah dalam implementasi hukum dalam kebijakan publik maka investor akan ketakukan karena tahu-tahu nanti berubah."

"Nah kemudian nanti masyarakat juga menjadi takut penafsirannya berbeda-beda," tambahnya.

• Karni Ilyas Ucapkan Permintaan Maaf karena Banyak Kursi Narasumber ILC yang Kosong

Terkait hal itu, jelang Pemilihan Presiden 2019, Said Didu menyatakan kepada presiden yang terpilih supaya dapat membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum.

"Jadi sekali lagi, siapa pun presiden terpilih nanti tolonglah jangan mengambil kebijakan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum, kalau memang ada hukum yang tidak cocok dengan keinginan keuasaan maka buat dulu hukumnya, jangan karena ketahuan baru dicabut," tandas Said Didu.

Simak videonya:

(TribunWow.com/Atri)