Kabar Tokoh
Andi Arief Setuju Usul Syamsuddin Haris agar Jokowi Tak Biarkan TNI dan Polri Aktif di Ranah Sipil
Andi Arief tanggapi pernyataan Syamsuddin Haris yang meminta Jokowi untuk tak membiarkan TNI dan Polri aktif di ranah sipil.
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
TRIBUNWOW.COM - Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief menanggapi pernyataan Analis Politik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris yang meminta Presiden Joko Widodo untuk tak membiarkan TNI dan Polri aktif di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter miliknya, @AndiArief_, Senin (11/2/2019).
Mulanya, Syamsuddin Haris meminta Jokowi untuk tak mencari dukungan TNI dan Polri untuk memenangkan kontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menanggapi hal itu, Andi Arief menyatakan sepakat dengan pendapat Syamsuddin Haris.
• Wapres JK Berikan Doa untuk Ani Yudhoyono, Jokowi Beri Bunga, Bagaimana dengan Prabowo?
Andi Arief mengatakan agar Jokowi tak mendengarkan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
"Setuju, Pak Jokowi agar jangan dengarkan usulan Pak Luhut," tulis Andi Arief.

• Andi Arief Kritisi Prabowo soal Indonesia Salah Jalan: 2004-2014 Bapak Bisa Ikut Pilpres 3 Kali
Diketahui, Syamsuddin Haris meminta kepada Jokowi supaya tidak membiarkan TNI dan Polri untuk aktif di ranah sipil.
Syamsuddin Haris menyebut, jika hal itu dibiarkan terjadi, nantinya akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.
"Pak @jokowi, janganlah demi dukungan TNI/Polri dan menang dlm pilpres anda biarkan tentara dan polisi aktif masuk kembali ke ranah sipil.
Jika anda biarkan, ini akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan thdp cita-cita reformasi," tulis Syamsuddin Haris melalui Twitternya, @sy_haris, Senin (11/2/2019).

• Sebut Prabowo Terpojok saat Diserang Balik Jokowi, Andi Arief: Ini Strategi atau Apa?
Diketahui, pernyataan Syamsuddin Haris itu muncul untuk menanggapi pemberitaan soal Luhut yang mengaku bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga.
Dikutip dari Kompas.com, Luhut mengungkapkan, Jokowi telah setuju untuk mengkaji rencana tersebut, Minggu (10/2/2019).
"Tenga TNI banyak yang menganggur. Ada lebih dari 500 perwira menengah kolonel yang nganggur. Saya bilang, Pak (Jokowi) ini bisa masuk," ujar Luhut saat menjadi pembicara di acara silaturahim purnawirawan TNI-Polri dengan calon presiden petahana Joko Widodo di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).
• Sebut Pernyataan Menteri Pencetak Utang Tak Etis, Luhut: Sri Mulyani Itu Menkeu Terbaik di Dunia
Luhut lantas memberikan contoh banyaknya posisi yang bisa diisi perwira TNI di Kemenko Maritim.
Pasalnya, jelas Luhut, banyak jabatan yang pekerjaannya tidak dikuasai oleh sipil.
Luhut berpendapat, penempatan perwira TNI di kementerian atau lembaga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para perwira.
Luhut pun mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji agar dapat merevisi Undang-Undang TNI.
"Saya jelaskan (kepada Jokowi) tidak sampai setengah jam. Saya bilang itu akan ciptakan lapangan kerja lagi bagi perwira TNI," papar Luhut.
(TribunWow.com/Atri/Ananda)