Fadli Zon Sebut Demokrasi Dirusak Kekuasaan Lewat Hukum, Rustam Ibrahim: Ini Tuduhan Serius

TRIBUNWOW.COM - Mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rustam Ibrahim, menyebut Fadli Zon telah membuat tuduhan soal demokrasi yang dirusak melalui hukum.

Hal itu disampaikannya melalui akun Twitternya, @RustamIbrahim, Jumat (8/2/2019).

Awalnya Fadli Zon tampak menautkan kicauan dari Wakil Sekretaris Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKP) PP Muhammadiyah, Putra Batubara, yang menyinggung soal kasus Dahnil Anzar.

• Jokowi Sebut Propaganda Rusia, Budiman Sudjatmiko Terangkan Awal Mula Istilah Tersebut Tercetus

Diketahui, Dahnil Anzar terjerat kasus dugaan penyelewengan dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia.

Terkait hal itu, Fadli Zon menyatakan bahwa kontestasi demokrasi dirusak kekuasaan melalui hukum.

Menanggapi hal itu, Rustam Ibrahim mengatakan bahwa pernyataan Fadli Zon tersebut merupakan tuduhan yang serius kepada lembaga peradilan.

Lantaran menurut Rustam Ibrahim, lembaga peradilan bebas dari intervensi.

"Ini tuduhan serius kepada lembaga peradilan, karena peradilan (yudikatif) adalah lembaga yang bebas dari intervensi eksekutif dan legislatif.

Sesuai dengan asas pembagian kekuasaan," tulis Rustam Ibrahim.

• Rustam Ibrahim Minta Kementerian Perhubungan Cabut soal Bagasi Berbayar: Rakyat Bisa Rugi

Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyatakan hal itu melalui akun Twitternya, @fadlizon, lantaran menurutnya kasus yang menjerat Dahnil Anzar termasuk dalam kriminalisasi yang dianggap sudah keterlaluan.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa kontestasi demokrasi kini telah rusak.

"Kriminalisasi ini sdh keterlaluan. Kontestasi demokrasi dirusak oleh intervensi kekuasaan melalui “hukum”.

Mungkin ini jalan Tuhan untuk makin mempercepat kejatuhan sebuah #rezimotoriter," tulis Fadli Zon, Jumat (8/2/2019).

• Rustam Ibrahim Sebut Tak Suka Sombongnya Rocky Gerung, Andi Arief: Jadi Setuju Pemenjaraan

Pernyataan Fadli Zon itu untuk menanggapi kicauan dari Putra Batubara yang mengatakan bahwa pihak kepolisian menangani kasus Dahnil Anzar yang terkesan dipaksakan.

"Pendapat BPK RI juga masih sama dan belum berubah soal laporan dana Kemah Pemuda Islam. Menurut sy sih Polisi jgn terlalu memaksakan kasus ini," kata Putra Batubara.