Kabar Tokoh
Rudiantara Klarifikasi soal Gaji ASN, Begini Tanggapan Gerindra
Tanggpi pernyataan Rudiantara, Gerindra sebut ASN sebaiknya dapat menjadi panutan netralitas dalam pemilihan presiden (pilpres).
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subianto menanggapi klarifikasi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, yang disebut mengkaitkan pilpres dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tanggapan itu disampaikan Gerindra melalui akun Twitter resminya, @Gerindra pada Jumat (1/2/2019).
Gerindra menyebut ASN sebaiknya dapat menjadi panutan netralitas dalam pemilihan presiden (pilpres).
Menurutnya ada dua faktor yang mempengaruhi kenetralan ASN jelang Pilpres 2019 hanya sekedar utopia seperti yang dilakukan oleh Rudiantara saat menyinggung gaji ASN dikeluarkan oleh pemerintah.
Pertama, ada pembantu presiden yang menjadi tim pemenangan pilpres.
Kedua, ketergantungan ASN terhadap kekuasaan kandidat peserta pemilihan umum (pemilu).
• Tanggapan Sejumlah Tokoh soal Gaji ASN, dari Ferdinand Hutahaean hingga Dahnil Anzar Simanjuntak
Terkait hal itu Gerindra berpendapat saat ini ASN tak bisa terlepas dari pertarungan politik, untuk itu partai tersebut mengatakan sudah seharusnya ASN turut mengkritisi pemerintahan.
Selain itu, Gerindra berharap ASN dapat menunjukkan prinsip politik kritis untuk mewujudkan sila kelima Pancasila.
Berikut penjelasan Gerindra selengkapnya:
"ASN merupakan organisasi non politik praktis yang seyogyanya menjadi pamong netralitas pada pilpres, meski pun masing-masing memiliki hak pilih.
Dengan memiliki hak pilih itulah, diharapkan dapat memilih pemimpin yang mempunyai kompetensi dan jauh dari karakter intimidatif.
Regulasi sebenarnya sudah mengatur dengan tegas tentang netralitas birokrasi. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun (Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Thn 2014 tentang ASN).
Ada beberapa faktor yang membuat netralitas ASN di birokrasi menjadi sekadar utopia seperti yang dilakukan @rudiantara_id kemarin.
Pertama, adanya pembantu presiden menjadi tim pemenangan belakang layar. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap birokrat yang menjadi bawahannya cenderung tidak netral.
Hal itu mungkin saja terjadi karena selain adanya kepentingan pribadi dari pembantu presiden agar tetap ‘dipakai’, juga adanya upaya penggalangan dukungan secara terselubung dalam birokrasi.
