Teddy Gusnaidi: Ahmad Dhani Tak Ada Urusan dengan Jokowi, Apa Dia Sengaja Dijebak Kelompok Prabowo?

TRIBUNWOW.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi menyatakan bahwa kasus yang menjerat musisi Ahmad Dhani tidak urusannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter miliknya @TeddyGusnaidi pada Rabu (30/1/2019).

Teddy menyatakan bahwa Ahmad Dhani memang telah divonis bersalah oleh pengadilan.

Untuk itu Teddy menegaskan, kasus tersebut merupakan urusan Ahmad Dhani dengan Pengadilan Negeri bukan dengan Jokowi.

Ia juga tampak menanyakan apakah kasus yang menjerat pentolan grup band Dewa 19 itu sengaja dijebak oleh kelompok dari Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"APAKAH AHMAD DHANI SENGAJA DIJEBAK OLEH KELOMPOK PRABOWO?

Oleh lembaga Yudikatif, apa yang dilakukan Ahmad dhani ternyata melanggar hukum, maka dia divonis bersalah.

Itu adalah urusan Ahmad dhani dengan Pengadilan Negeri yg memvonisnya, bukan dgn Jokowi," tulis Teddy.

• Penasihat Partai Gerindra Sebut Ahmad Dhani Tak Salah, yang Salah Aparat Penegak Hukum

Selain itu, Teddy juga menautkan tulisannya melalui web resminya teddygusnaidi.com pada Selasa (29/1/2019).

Ia menjelaskan jika putusan Pengadilan Negeri terhadap Ahmad Dhani dianggap tidak benar maka akan ada langkah hukum untuk ditempuh selanjutnya.

Langkah itu masuk area yudikatif dan bukan area eksekutif maupun legislatif.

Untuk itu, Teddy menegaskan bahwa kasus tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari presiden maupun DPR.

"Jadi bagaimana bisa wilayah yang bukan kekuasaan Presiden sebagai Eksekutif, lalu dilimpahkan ke Presiden seolah-olah beliau ada di ranah Yudikatif? Kenapa putusan yang dibuat Yudikatif lalu yang disalahkan adalah Presiden sebagai eksekutif? Ini penyakit," tulis Teddy.

Dirinya menyebut aneh jika ada pihak yang menyalahkan Jokowi padahal menurutnya presiden tidak ikut mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

"Bukan Jokowi yang mengadili, bukan Jokowi yang memutuskan, tapi anehnya Jokowi yang disalahkan. Kenapa harus Jokowi? Kenapa harus eksekutif yang disalahkan? kenapa bukan Fadli zon yang legislatif misalnya yang disalahkan karena kedekatannya dengan Ahmad Dhani?" ungkap Teddy.

"Ahmad Dhani suka tidak suka terbukti melakukan perbuatan pidana, dan akibat perbuatannya itu, dia harus dihukum. Yang berhak memvonis salah benar itu adalah hakim di pengadilan negeri, bukan Ahmad dhani, bukan Prabowo, bukan Fadli zon apalagi Jokowi. Itu kewenangan lembaga Yudikatif, kewenangan para hakim," sambungnya.

• Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ahmad Dhani: Enggak Usah Dipikirin, Enggak Apa-apa

Diketahui sebelumnya, Ahmad Dhani tersandung kasus dugaan ujaran kebencian lantaran menuliskan tiga cuitan di akun Twitter miliknya.

Pertama, cuitan Ahmad Dhani berbunyi 'yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin'.

Kedua berbunyi 'siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya'.

Lalu cuitan ke tiga berbunyi 'sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras'.

Ketiga cuitan Ahmad Dhani inilah, yang dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian atas dugaan ujaran kebencian.

Atas cuitannya tersebut, Ahmad Dhani dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus ujaran kebencian.

• Partai Gerindra: Prabowo-Sandi Jamin Kemerdekaan Rakyat dalam Mengeluarkan Pendapat

Dikutip dari Tribunnews.com, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengatakan Ahmad Dhani terbukti secara sah dan bersalah, melalukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh, melakukan, dan menyebarkan kebencian, Senin (28/1/2019).

"Terdakwa Ahmad Dhani terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian," ujar ketua Hakim Ketua Ratmoho dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

Dalam sidang vonis, Ahmad Dhani terbukti melanggar pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Seusai menerima vonis 1,5 tahun penjara, Ahmad Dhani langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur. (TribunWow.com/Atri)