Kritisi adanya Petisi ULMWP di Era Jokowi, Ferdinand Hutahaean Sebut Tak Mustahil Papua Bisa Lepas

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal petisi referendum Papua Barat yang dibawa oleh Kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter miliknya @Ferdinand_Haean pada Selasa (29/1/2019).

Diketahui bahwa ULMWP telah membawa tanda tangan petisi 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Terkait hal tersebut, Ferdinand mengungkapkan jika Jokowi tak melakukan pendekatan internasional tak mustahil Papua Barat bisa terlepas dari NKRI.

• Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi agar Tak seperti Ahok: Kalau Debat Prestasi Petahana akan Lebih Untung

"Papua kritis era @jokowi

1,8 juta orang tanda tangani petisi Referendum Papua.

Bila Presiden tidak punya kapasitas melakukan lobby internasional, bkn mustahil Papua bisa lepas," tulis Ferdinand.

• Ferdinand dan Cipta Panca Komentari Pernihakan Ahok-Puput Nastiti: Adiknya Saja Enggak Percaya

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais turut buka suara soal petisi tersebut.

Hanafi menyatakan bahwa hal itu patut disikapi secara serius oleh pemerintah.

"Kita selalu punya antisipasi dan punya pesan bahwa gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang selalu mendukung dukungan internasional itu tidak bisa dianggap sepele," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (28/1/2019).

"Selama ini kita efektif membangun berbagai macam jalur diplomasi tersebut dan kalau ada agitasi atau ada provokasi, manuver politik ya tentu akan kita sikapi secara serius lagi," sambungnya.

Untuk itu, ia menyerukan kepada pemerintah untuk segera melakukan diplomasi soal petisi refendum Papua Barat.

"Jadi kita mendesak supaya pemerintah tidak menyepelekan, tidak mengecilkan tapi sekaligus juga punya diplomasi efektif," ungkap Hanafi.

Menurutnya, PBB tak akan menerima referendum itu begitu saja.

• Soal Selandia Baru Kerap Tanggapi Hoaks Papua, Wiranto: Pemerintah Serius Bangun Papua dengan Baik

Hanafi menjelaskan bahwa PBB nantinya akan akan terlebih dahulu memverifikasi kebenaran petisi tersebut.

"Saya kira PBB tidak akan sekonyong-konyong lantas setuju dari usulan itu karena tentu ada verifikasi tanda tangan asli atau tidak dan itu pasti akan melibatkan kedua belah pihak," jelas Hanafi

"Tapi kita juga harus cermat kalau kita itu mengakui itu referendum resmi berarti kita sudah mengakui kalau itu lembaga resmi, kan kita anggap selama ini OPM adalah gerakan separatis yang menyalahi undang-undang kita," tandas Hanafi.

Kendati demikian, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengaku tak khawatir mendengar kabar petisi tersebut.

"PBB pasti menghormati kedaulatan Indonesia," ucap Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (28/1/2019).

• Seorang Anggota TNI Tewas Tertembak KKB di Papua saat Antar Logistik, Ini Kronologinya

Moeldoko menilai langkah ULMWP tak akan mempengaruhi kedaulatan NKRI.

Ia menegaskan bahwa papua akan tetap selalu menjadi bagian Indonesia.

"Enggak (berpengaruh)," tegas Moeldoko.

(TribunWow.com/Atri)