Prabowo Ingin Naikkan Tax Ratio untuk Bayar Tinggi Pejabat dan ASN, Jokowi: Saya Tidak Setuju!

TRIBUNWOW.COM - Debat Capres 2019 sesi pertama berlangsung alot antara Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Mereka saling serang dalam topik hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

Debat perdana Pilpres 2019 ini disiarkan secara langsung di beberapa saluran televisi, Kamis (17/1/2019).

Dalam debat untuk memberantas korupsi dan strategi untuk mengatasi politik berbiaya tinggi, Jokowi mengatakan strateginya yakni melakukan rekruitmen ASN atau PNS secara transparan dan menghindari nepotisme.

Sementara berbeda dengan Jokowi, Prabowo ingin menaikkan gaji para birokrat karena dinilai kurang dan tak realistis.

• Serangan Pertama Jokowi untuk Prabowo dalam Debat Pilpres 2019: Ternyata Operasi Plastik

"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya penghasilan para pegawai negeri atau birokrat itu kurang, tidak realistis," kata Prabowo seperti dilansir TribunWow dari tayangan Live Youtube Kompas TV, Kamis (17/1/2019).

"Kalau saya memimpin negara ini, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat," tegasnya.

Bahkan Prabowo akan meningkatkan rasio pajak hingga 16% untuk memperbaiki gaji-gaji para birokrat.

"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang ada di 10 % atau bahkan lebih rendah saya akan kembalikan ke minimal 16 % tax ratio, jadi kita dapat minimal 60 miliar USD atau lebih," katanya.

"Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua birokrat dan PNS dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan dia, kalau dia masih korupsi, kita tindak sekeras-kerasnya," lanjutnya.

Prabowo ingin perbaiki penghasilan para birokrat dan PNS ini karena menurutnya sedikit.

Namun ia juga akan mengawasi dengan memperkuat perangkat dan instrumen negara.

"Tidak masuk akal pejabat begitu penting tapi penghasilannya sedikit tapi sesudah itu kita awasi dengan ketat dengan senjata,instrumen, perangkat yang kita miliki," tegasnya.

"Kami akan perkuat KPK, kami akan buat KPK di daerah, provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK," lanjut Prabowo.

"Benahi pencatatan aset negara itu juga penting," tambah Sandi.

• Sempat Buka Suara, Penjelasan Maruf Amin Terkait Disabilitas Terpotong Karena Waktu Habis