Terkini Internasional
Ratusan Ribu Pegawai Pemerintahan di AS Tidak Gajian
Sekitar 800 ribu pegawai pemerintahan Amerika Serikat tak mendapatkan gaji pertama mereka di tahun 2019.
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
Dari total 800 ribu pekerja pemerintah federal yang tak gajian, sekitar 350 ribu di antaranya diwajibkan mengambil skema cuti yang mirip pemberhentian sementara.
Ribuan pegawai federal itu dilaporkan mengajukan pengambilan tunjangan pemecatan akibat ketidakpastian finansial yang mereka hadapi.
Bandara internasional di Miami pun terpaksa tak beroperasi penuh akhir pekan ini karena banyak petugas keamanan yang absen dengan alasan sakit.
• Minta Maaf, BPN Prabowo-Sandi Minta Relawan di Solo Copot dan Musnahkan Baliho Foto Gatot Nurmantyo
Apa solusi pemerintah AS?
Badan legislatif AS, baik Senat maupun DPR, berinisiatif mengesahkan regulasi yang memastikan para pegawai negeri itu menerima gaji setelah pemerintah federal kembali beroperasi.
Donald Trump dijadwalkan segera meneken rancangan peraturan itu.
Rancangan regulasi itu barangkali dapat menjadi penghiburan bagi sebagian pegawai federal yang kini menghadapi depresi.
Dalam diskusi terkait keamanan perbatasan bersama pimpinan federal dan pemerintahan lokal, Jumat kemarin, Trump kembali mendesak Partai Demokrat menyetujui usulan anggaran pembangunan tembok perbatasan di Meksiko.
"Namakan tembok itu 'buah persik'. Saya tak peduli namanya, tapi kita butuh uang untuk membangun perbatasan itu," kata Trump.
Bagaimanapun, pimpinan Demokrat di DPR menyebut saat ini keputusan ada di tangan Trump.
"Ketika presiden bertindak, kami akan merespons apapun yang dia lakukan," kata juru bicara Demokrat di DPR , Nancy Pelosi.
• Protes, Gatot Nurmantyo: Turunkan Foto Saya dari Baliho BPN Prabowo-Sandi di Solo Secepatnya
Apa rencana Trump tentang deklarasi status darurat pemerintah?
Belakangan Trump mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional. Jika melakukan itu, Trump dapat melampaui kewenangan Kongres dan memperbesar anggaran militer.
Namun Trump memutuskan tak mengambil opsi itu karena dapat memicu persoalan konstitusional dan gugatan hukum.
Trump menegaskan tetap memiliki pilihan mendeklarasikan situasi darurat nasional, meski berkata, "Saya tidak akan mengambil keputusan itu secara cepat."
