Kabar Tokoh

Alokasi Dana APBN Membengkak, Fahri Hamzah: Bedakan Belanja Negara dan Kampanye Petahana

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat, belanja APBN di masa kampanye bisa mengakibatkan ketidaknetralan pemerintah yang sekaligus petahana.

Alokasi Dana APBN Membengkak, Fahri Hamzah: Bedakan Belanja Negara dan Kampanye Petahana
dpr.go.id
dpr.go.id Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membuka acara Press Gathering dalam rangka Silaturahmi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/11/2018). 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menuliskan catatannya soal belanja APBN di masa kampanye.

Catatan itu diunggah Fahri Hamzah di laman Twitter miliknya, @Fahrihamzah, Jumat (11/1/2019).

Fahri Hamzah mengatakan, belanja APBN di masa kampanye bisa mengakibatkan ketidaknetralan pemerintah yang sekaligus petahana.

Fahri mengatakan, kebijakan fiskal jelang pemilu akan menunjukkan pola yang berbeda di tahun politik.

Jawaban PKS saat Ditanya soal Ganti Rugi Rp30 Miliar ke Fahri Hamzah

Menurutnya, alokasi dana di tahun politik memiliki jumlah yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

Ini, papar Fahri, ada hubungannya dengan kepentingan petahana dalam menghadapi pemilu.

Menurutnya, intervensi fiskal ini bisa menjadi potensi bagi petahana untuk dijadikan modal kampanye agar dapat terpilih kembali.

Fahri lantas menegas bahwa dana APBN adalah uang rakyat dan bukan milik golongan ataupun individu.

Menurutnya, eksekusi anggaran ini berpotensi untuk membuat persepsi masyarakat bahwa kerja yang dilakukan dari eksekusi anggaran adalah kerja presiden sebagai pribadi.

Bahas Mekanisme Debat Pilpres, Jansen Sitindaon Akui Demokrat Beda Sikap dengan BPN Prabowo-Sandi

Padahal, sang presiden adalah calon presiden petahana.

Kerja seperti itu tentu dapat membuat elektabilitas seorang petahana naik.

Lebih lanjut, Fahri memaparkan empat pos anggaran yang dikategorikannya sebagai potensi dana yang bisa meraup elektabilitas dari petahana.

Empat pos itu adalah Dana Desa, Dana Kelurahan, Dana Bansos Program keluarga Harapan (PKH), dan Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

Teror Pimpinan KPK Tak Kunjung Selesai, Said Didu: Jangan Salahkan Rakyat kalau Menduga Pelaku

Berikut kicauan lengkap Fahri Hamzah mengenai hal tersebut:

"Ijinkan saya sebelum tidur melanjutkan komentar saya soal masalah “belanja APBN di masa kampanye” yg bisa berakibat pada Ketidaknetralan pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemilu yang sekaligus petahan. #APBNPetahana

Sudah lazim dalam dunia politik, kebijakan fiskal (APBN) menjelang pemilu akan menunjukkan pola yang cenderung berbeda dari tahun sebelumnya. Alokasi dana dalam bentuk Cash Transfer/Block Grant akan membengkak jumlahnya di tahun politik. #APBNPetahana.

Bicara Penyesatan Informasi, Fadli Zon: Dana Desa Merupakan Amanat UU, Bukan dari Jokowi

Oleh pemerintah alasan membengkaknya dana segar ini bisa dibuat macam-macam, tetapi tidak akan bisa membantah hubungan dana segar tersebut dengan kepentingan petahana menghadapi pemilu. #APBNPetahana

Studi dibeberapa negara demokrasi mengenai isu ini sudah banyak. Bahwa intervensi fiskal melalui (Conditional) Cash Transfer (CTC) dapat mempengaruhi perilaku pemilih dikalangan penerima bantuan. Ini dapat dimengerti dengan mudah. #APBNPetahana

Tetapi yang jelas, intevensi fiskal ini menjadi potensi modal kampanye bagi petahana untuk terpilih kembali. Dan ini tidak dimiliki oleh kubu oposisi. Kubu oposisi tidak mengontrol Anggaran karena itu di tangan presiden. #APBNPetahana

Dalam konsteks Indonesia ada penelitian bagus yang dilakukan oleh Semeru Research Institute, (Assesing the Political Impacts of Conditional Cash Transfer: Evidence from a Randomized Policy Experiment, 2014). #APBNPetahana

Temuan menyebutkan bahwa program CCT mampu meningkatkan suara anggota legistaltif dari partai yang mendukung presiden (incumbent), meningkatkan kepuasan calon pemilih terhadap pemerintah daerah tetapi disaat yang sama mengurangi level kompetisi diantara kandidat presiden.

Dari hasil penelitian ini jelas sekali ada 3 catatan bahwa (1) intervensi fiskal dalam bentuk dana segar sangat erat berkaitan dengan pemilu. (2) dibanding partai oposisi, partai petahana akan sangat diuntungkan (terutama yang mampu memegang kendali pos dana segar ini),..

Bicara Penyesatan Informasi, Fadli Zon: Dana Desa Merupakan Amanat UU, Bukan dari Jokowi

(3) Level persaingan kandindat presiden semakin rendah atau tidak kompetitif karena petahana punya potensi sumber daya kampanye yang jauh lebih besar dibanding oposisi. Ini masalahnya. #APBNPetahana

Lalu kita lanjut dengan fakta-fakta APBN 2019. Sebelumnya harus kita garisbawahi bahwa Seluruh dana yang keluar masuk melalui mekanisme APBN, adalah uang rakyat. Bukan milik golongan apalagi individu. Ini harus diumumkan terbuka. #APBNPetahana

Tetapi mekanisme penganggaran dalam sistem politik kita masih sangat (executive heavy), lebih banyak dirancang dan dikontrol oleh eksekutif, walaupun ketuk palunya ada di parlemen. APBN ADALAH UU yg hanya boleh diusulkan eksekutif. #APBNPetahana

Kelemahan sistemik ini akhirnya melahirkan kecenderungan eksekutif untuk bertindak secara personal. Misalnya dengan membuat persepsi ke masyarakat bahwa kerja-kerja eksekusi anggaran adalah kerja-kerja Presiden sebagai person yang kebetulan juga kandidat presiden dalam pemilu.

Debat Sengit dengan Arya Sinulingga di ILC, Ucapan Fahri Hamzah Disambut Tepuk Tangan Penonton

Selanjutnya di otak-atik lah anggaran yang relevan dengan tujuan meraup elektabilitas pemilu, jumlahnya dinaikkan atau jenisnya diperbanyak agar rakyat dapat menerima jasa dan cash dalam jumlah yg signifikan menjelang pencoblosan. #APBNPetahana

Kalo kita cermati APBN 2019, setidaknya ada 4 pos anggaran yang masuk kategori potensi dana yang bisa meraup elektabilitas petahana. (1) Dana Desa, (2) Dana Kelurahan, (3) Dana Bansos PKH, (4) Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden. #APBNPetahana

*Dana Desa*
Dana Desa dalam APBN 2019 dipatok 70 Triliun, naik 10 T dari tahun sebelumnya yang hanya 60 T. Kita tahu, dana desa ini efektif sebagai lumbung suara. Makanya di dalam internal koalisi pemerintahan saja tarik-menarik antar parpolnya kuat. #APBNPetahana

Siapa yang bisa mengontrol dana segar ini, efek elektabilitasnya pasti tinggi. Apalagi menjelang pemilu ini alokasinya naik 10 T. Perlu diberitahukan kepada pemilih bahwa dana ini lahir akibat UU No6 tahun 2014 yg lahir dalam masa presiden @SBYudhoyono. #APBNPetahana

Dana desa memang paling nampak hasilnya, meski masih ada penyimpangan tetapi UU adalah inisiatif pemerintah dan @DPR_RI periode 2009-2014 untuk melakukan otonomi Tingkat ke-3 di lebih 73 ribu desa di nusantara kita. #APBNPetahana

*Dana Kelurahan*
Satu pos anggaran baru dari APBN 2019 adalah Dana Kelurahan, masuk dalam kategori Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, sebesar 3 T. Jika dibagi dengan 8.212 kelurahan yang ada di Indonesia, kira-kira per kelurahan akan dapat 365 juta cash. #APBNPetahana

Karena bersifat alokasi umum, maka ini bisa juga disebut dana taktis dan segar. Tahun lalu belum ada, baru menjelang pemilu 2019 ini saja alokasi ini muncul. Karena sudah ada dalam APBN, maka ini uang negara, uang rakyat dan hak rakyat. Harus diawasi. #APBNPetahana

BMKG Prakirakan Hujan Ringan hingga Lebat pada 12 Januari 2019 di Sejumlah Wilayah Indonesia

Tetapi jelas sekali rentan dimanfaatkan untuk kepentingan elektabilitas pemilu oleh petahana. Coba cek dilapangan, karena skenarionya per 1 Januari 2019 dana ini sudah bisa cair. Pencairan dikebut! Motif pencairan akan nampak saat penggunaan. #APBNPetahana

*Dana Bansos PKH*
Dana Bansos Program keluarga Harapan (PKH) dibawah Kemensos juga naik secara signifikan. Tahun lalu hanya 19 T, menjelang pemilu ini (2019) naik menjadi 38 T (hampir 2 kali lipat). Kenaikan ini tentu dapat dicurigai terkait pemilu 2019. #APBNPetahana

Padahal jmlh penerimanya sama yaitu (10 Juta keluarga). Jika tahun lalu pencairan PKH ini dilakukan bulan Februari, Mei, Agustus, November. Tahun 2019 dimajukan jadi Januari, April, Juni, Oktober. Sblm 17 April ada 2 kali pencairan, padahal tahun lalu hanya 1 kali. AWASI!

Agnez Mo Bertemu Jokowi di Istana: Ketika Saya Dapat Dukungan dari sang Presiden

Gertakan dengan Suara Serak di Depan Komisioner KPU, Fahri Hamzah: Ada Pikiran Nggak Dia?

*Dana Bantuan Kemasyarakan Presiden*
Banyak orang yang tidak tahu bahwa setiap Presiden kita bertemu dengan rakyatnya, oleh APBN dibekali “uang saku” berupa dana bantuan kemasyarakat presiden. Dulu di sebut Banpres. Jumlahnya sangat signifikan. #APBNPetahana

Tahun 2019 ini Presiden bersafari menyapa wong cilik dibekali dana 110 M. Jumlahnya naik 7 M dari tahun lalu, walaupun 2019 ini masa baktinya tidak setahun penuh sebab presiden @jokowi akan berakhir sekitar tgl 20 Oktober tahun ini. #APBNPetahana

Apa yang dimiliki Presiden ini paling efektif membangun persepsi masyarakat bawah tentang personality dari sang Presiden. Presiden kita baik, merakyat suka bagi bagi sembako, suka bagi-bagi sepeda. Ini tindakan legal yg bisa dikaitkan dengan pemilu presiden. #APBNPetahana

Persepsi seperti ini sudah terbangun kuat walaupun realitanya yang dibagi-bagi Presiden kita ini adalah uang rakyat juga, duit APBN.
Tetapi, itulah kekuatan petahana. Mereka sedang memegang yang dan kekuasaan. Jumlahnya besar sekali. #APBNPetahana

Saya hanya mengingatkan ini, demi keadilan dalam pemilu, @KPU_ID dan @bawaslu_RI serta masyarakat umumnya harus paham. Semoga pengetauan ini menjadi cara kita mendidik bangsa kita agar bisa membedakan belanja negara dan kampanye petahana. #APBNPetahana

Sebab percuma saja debat dan adu program kiri kanan, tetapi jika pada akhirnya uang berjumlah lebih dari 100 trilyun ini menggelontor dan nampak sebagai serangan fajar maka pemilih takkan bisa memilih dengan hati. Waspadalah demi masa depan demokrasi kita. #APBNPetahana tks," tulis Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah Interupsi saat Tim BPN Prabowo-Sandi Bicara di ILC: Kita Capek Dengarnya

(TribunWow.com)

Ikuti kami di
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved