Pemilu 2019
Refly Harun: Pesta Demokrasi Harusnya Berisi Kesenangan, Bukan Berlomba Buat Berita Hoaks
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menuliskan cuitan soal berita hoaks dalam pesta demokrasi.
Penulis: Vintoko
Editor: Lailatun Niqmah
"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu.
Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari cina itu.
Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1.
Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso.
Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."
KPU dan Bawaslu Segera Lakukan Pengecekan
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung melakukan pengecekan.
Kedua lembaga itu melakukan pengecekan di Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, di Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019) malam.
Dikutip dari Tribun Jakarta, Ketua KPU RI Arief Budiman menuturkan isu yang beredar kontainer surat suara itu berasal dari Tiongkok atau Cina,
"Kedatangan kontainer itu di sini. Isunya ada dari Tiongkok, makanya kita nanti lihat," ujar Arief.
Dari info yang belum diketahui kebenarannya tersebut, surat suara yang sudah tercoblos kabarnya sudah dicoblos pada nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, serta kabarnya telah disita KPU.
"Melakukan pengecekan klarifikasi terhadap isu yang beredar mulai tadi siang terkait dengan tujuh kontener dari Cina yang dikabarkan di dalamnya ada 10 juta surat suara dan katanya sudah ada coblosannya (paslon) nomor 01."
"Kabarnya juga sudah disita oleh KPU. Dilakukan temuannya oleh salah satu marinir dari TNI AL, jadi di berita-berita yang beredar seperti itu," beber Arief usai berunding bersama pihak otoritas pelabuhan, Kamis (3/1/2018) dini hari.
• Inilah Ancaman Hukuman bagi Pelaku Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos
Ternyata Kabar Hoaks
Setelah beberapa jam melakukan perundingan untuk mengklarifikasi kabar tersebut, KPU dan Bawaslu akhirnya menemukan kabar yang sesungguhnya.