Fadli Zon Kritik Pemerintah soal Anggaran Bencana: Bangun Tol Jorjoran, untuk Bencana Terkesan Pelit

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menuliskan catatannya soal pentingnya anggaran bencana bagi Indonesia yang diketahui sebagai negara rawan bencana.

Hal tersebut disampaikannya melalui laman Twitter, @fadlizon, pada Jumat (4/1/2019).

Fadli Zon mengatakan, sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Indonesia harusnya memiliki politik anggaran yang responsif terhadap penangan bencana.

Ia lantas memberikan kritik atas pengurangan anggaran untuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), dan juga Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

• Fadli Zon Tanggapi Cuitan Andi Arief soal Surat Suara Tercoblos: Tak Ada yang Salah dengan Itu

Menurutnya, pengurangan anggaran untuk ketiga lembaga tersebut memberikan kendala terkait perawatan, hingga pengadaan peralatan untuk memonitor adanya bencana.

Ia mengakui bahwa pemerintah memang menyediakan dana cadangan kebencanaan.

Namun, menurutnya dana itu jutru lebih dialokasikan untuk melakukan penanganan pasca bencana.

Berikut kicauan lengkap Fadli Zon terkait hal tersebut:

"Selamat sore tweeps. Sy akan kultweet terkait pentingnya anggaran bencana bagi negara kita yg rawan bencana. Selamat menyimak

1) Sbg salah satu negara dgn tingkat kerawanan bencana yg tinggi, politik anggaran kita mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan.

• Prakiraan Cuaca 5 Januari 2019 di Sejumlah Provinsi Indonesia, Sebagian Berpotensi Angin Kencang

2) Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yg lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana. Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat prefentif, atau antisipatif.

3) Itu sebabnya pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yg tupoksinya berhubungan dgn soal kebencanaan, memang perlu dikritik.

4) Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adlh Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yg diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.

5) Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yg dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,45 triliun.

6) Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,3 triliun saja. Pagu yg diberikan selalu jauh dari kebutuhan yg diperlukan.