Unggah Bukti Kontrak Freeport, Rizal Ramli: RI Punya Alasan untuk Tidak Perpanjang

Ini kok Indonesia mesti bayar 55,8 T untuk beli 51% saham. Itupun pakai utang Global Bond bunga tinggi ? Risky Structure," ungkap Rizal Ramli.

Sebelumnya Rizal Ramli juga sempat mencuitkan soal kontrak pertambangan.

Ia mencontohkan pengembalian Blok Rokan dan Blok Mahakam setelah kontrak habis.

"Setiap kontrak pertambangan yg habis berlakunya wajib dikembalikan ke RI.

Pak @jokowi menerima pengembalian Blok Mahakam dari Total Prancis 2015 & Blok Rokan di Riau dari Chevron, AS.

Kemudian memberikan hak pengelolaanya kepada Pertamina. Langkah Pak @jokowi sangat tepat&bagus," ujarnya.

"MENGIKUTI POLA BLOK MAHAKAM
Pemerintah Bisa Memutuskan Ambil Alih Tambang Freeport 2019," cuit Rizal Ramli, 23 Desember 2018.

Divestasi Saham 51 Persen

Pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Indonesia memutuskan untuk membeli saham mayoritas PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum (Persero), Sabtu (22/12/2018).

Dikutip dari laman resmi Setkab, dengan beralihnya kepemilikan saham mayoritas ke Inalum, Kontrak Karya Freeport berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).

IUPK-OP itu menggantikan Kontrak Karya yang sudah berjalan dari tahun 1967 dan 1991 (pembaharuan) dengan masa berlaku sampai 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PT Freeport akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi.

PT. Freeport Indonesia juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

• Mahfud MD Mengaku Sempat Dukung Fadli Zon Penjarakan Sudirman Said, tapi Berubah karena Ini

Dalam divestasi saham ini, Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoran Inc (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

"Kepemilikan 51,23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23 persen untuk INALUM dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.