Kabar Tokoh
Bahas soal Freeport, Mahfud MD Sebut Pemerintahan SBY Sempat Diancam
Menurut Mahfud MD sistem kontrak karyaklah yang jadi awal dari permasalahan yang dialami sebelum sebagian besar saham dipegang oleh Indonesia saat ini
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Karena sistemnya adl kontrak karya yg sah, maka Freeport selalu mengancam akan membawa ke arbitrasi internasional jika dipaksa mendivestasikan sahamn 51% kpd Indonesia. Meski bs dihadapi tpi tetap tdk ada jaminan menang bg Indonesia jika diarbitrasikan, krn ini perdata.
Pada 2009, Indonesia mengundangkan UU No. 4 Thn 2009 yg isinya mengubah bentuk KK menjadi bentuk izin usaha. Freeport tdk bisa lagi disejajarkan dgn Pemerintah. Kontrak Freeport hrs dilakukan dgn badan usaha yg berbisnis dlm lapangan perdata atas izin Pemerintah kita.
Stlh keluar UU No. 4 Thn 2009 Freeport msh ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sdh melakukan upaya2 tp gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jkw pun kesulitan jg, tp akhirnya bs selesai: 51% saham kita miliki," ungkap Mahfud MD Sabtu (22/12/2018).
• Setelah 45 Tahun Dipegang Asing, Saham Freeport 51,2 Persen Kembali ke Pangkuan Indonesia
Dari postingan Mahfud MD tersebut langsung menuai banyak komentar dari warganet.
Tak sedikit mereka yang menjadi paham awal mula adanya problem di Freeport.
Diketahui sebelumnya, Jokowi Jokowi menerima laporan dari sejumlah menteri atas keberhasilan meraih saham mayoritas PT Freeport pada Jumat (21/12/2018) siang di Istana Merdeka, Jakarta.
"Disampaikan saham PT Freeport sudah 51,2 persen beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayarkan. Hari ini adalah momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," ucap Jokowi seperti yang dikutip Kompas.com.
"Kepemilikan mayoritas ini tentu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," imbuhnya.
Dari mayoritas presentase saham itu, Pemerintah Provinsi Papua termsuk rakyatnya akan mendapatkan hasil keuntungan tambang tersebut, baik dari keuntugan aktivitas maupun pajak.
"Juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja Papua dapat pajak daerahnya," ujar Jokowi.
Presiden asal Solo tersebut juga mendapatkan laporan mengenai progres izin lingkungan hidup terkait tambang dan pembangunan smelter.
Dirinya mengapresiasi perkembangan tersebut.
"Terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja," ungkap Jokowi.
(TribunWow.com/Atri Wahyu Mukti)
