Terkini Internasional
Soal Muslim Uighur, Mahfud MD Bandingkan Sikap Pemerintah Indonesia dalam Kasus Rohingya
Mantan Ketua MK Mahfud MD turut menyoroti persoalan muslim Uighur yang kini jadi perbincangan internasional.
Penulis: Laila N
Editor: Astini Mega Sari
TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua MK Mahfud MD turut menyoroti persoalan Muslim Uighur yang kini jadi perbincangan internasional.
Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @mohmahfudmd yang diunggah pada Kamis (20/12/2018).
Awalnya, Mahfud MD mengunggah postingan mengenai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN).
Melalui cuitannya, Mahfud MD mengingatkan soal gotong royong dan keadilan sosial.
• Tuai Protes, Mahfud MD Beri Penjelasan Alasan Panggil Bahar bin Smith dengan Sebutan Bakar bin Smis
"Hr ini adl Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Kita kuatkan jatidiri sbg bangsa yg penuh solidaritas, saling tolong, suka gotong royong, mau berbagi suka dan duka serta peran.
Indonesia adl negara hukum materiil, negara kesejahteraan yg mengutamakan keadilan sosial," tulis Mahfud, seperti yang dikutip TribunWow.com dari akun Twitter @mohmahfudmd.
Mahfud MD lantas menyinggung soal UUD 1945.
Di sana Mahfud MD mulai menyinggung soal jalur diplomatik yang harus diambil oleh Indonesia untuk membantu umat Muslim Uighur.
Menurut Mahfud MD, Indonesia tidak boleh diam melihat penindasan terhadap Muslim Uighur.
"Menurut Alinea I Pembukaan UUD 1945 kita merebut kemerdekaan utk menjaga derajat kemanusiaan dari penistaan manusia lain (panjajahan).
Indonesia hrs menggunakan jalur diplomatik utk menghentikan penindasan thd muslimin di Uighur sesuai dgn tujuan negara yg keempat. Tdk boleh diam," ungkap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud MD menyebut bahwa Indonesia tidak cukup menyatakan keprihatinan, melainkan harus mengutus langsung tim untuk berbicara kepada Pemerintah China.
Dalam unggahannya, Mahfud MD sempat membandingkan dengan sikap pemerintah saat membantu umat Muslim di Rohingya.
"Rasanya penting sekali Pemerintah Indonesia bkn hanya mengatakan prihatin tapi mengutus Tim utk berbicara scr resmi dgn Pemerintah Cina.