Siap Debat Pilpres, BPN Prabowo Tak Takut Hadapi Isu HAM yang Kerap Digunakan untuk Menyerangnya

"Persiapan secara khusus sih tidak. Artinya kita persiapannya biasa saja, kita diskusikan persoalan, diskusikan apa yang kita programkan," papar Ma'ruf Amin, Rabu (19/12/2018).

"Tapi sebagai calon, tentu saya harus siap," imbuhnya.

HAM di era Jokowi

Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.com pada Sabtu (20/10/2018), bertepatan dengan empat tahun Jokowi memimpin Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memberikan penilaian terkait penegakan HAM Indonesia selama kepemimpinan Jokowi.

Menurutnya, dalam empat tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami kemunduran di bidang penegakan HAM.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi sehingga agenda penegakan HAM dan demokrasi seolah dikesampingkan.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang mementingkan ekonomi pembangunan di atas agenda yang lain. Agenda HAM tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan. Salah satu korban terbesarnya adalah agenda hak asasi manusia," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Kamis (18/10/2018).

• Harapan Jokowi dengan Diresmikannya Tol Trans Jawa: Berefek pada Ekonomi

Usman bahkan memberikan pemaparan atas hasil penelitian sejumlah lembaga penelitian internasional yang menunjukkan penurunan indeks pemenuhan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Usman menerangkan soal hasil penelitian Freedom House 2018 yang memperlihatkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

"Indonesia semula sudah masuk pada kategori negara dengan demokrasi bebas dengan sekarang kembali menjadi separuh bebas," ujarnya.

Selain itu berdasarkan data yang dirilis oleh majalah ternama Inggris, The Economist, disimpulkan bahwa indikator utama penurunan indeks demokrasi Indonesia adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk.

• Hasil Survei LSI Denny JA pasca Reuni 212 - Elektabilitas Jokowi-Maruf Amin Justru Naik Tipis

Selain itu, juga dikarenakan serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual.

"Misalnya dengan pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," kata Usman.

Selain itu, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, disebutkan, skor demokrasi di Indonesia turun dari angka 72 menjadi 70.

Selain mengesampingkan pemenuhan dan perlindungan HAM, pemerintah juga seolah membiarkan munculnya bentuk pelanggaran HAM baru.