Kaleidoskop 2018
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK di Tahun 2018 (Part 2)
inilah deretan Kepala Daerah yang terjaring OTT KPK selama kurun waktu tahun 2018
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tahun 2018 gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlebih untuk para Kepala Daerah.
Setidaknya puluhan Kepala Daerah saat ini masih menjalani masa penyelidikan hingga telah menjalani hukuman dan ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.
Dirangkum TribunWow.com melalui Kompas.com inilah deretan Kepala Daerah yang terjaring OTT KPK selama kurun waktu 2018, (part 2):
• Kaleidoskop 2018: Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK (Part 1)
11. Irwandi Jusuf selak Gubernur Aceh dan Ahmadi, Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh, Irwandi Jusuf terkena OTT KPK saat berada di Aceh Tengah, Rabu (4/7/2018).
Diketahui, Irwandi telah didakwa telah menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi.
Dana yang diberikan Ahmadi merupakan pengalokasian Dana Otonomi Khusu Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1 miliar.
12. Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu
Pangonal terkena OTT KPK pada 17 Juli 2018 dan disidang perdana KPK pada Kamis (13/12/2018).
Pangonal didakwa menerima fee dari Direktur PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendi Syahputra alias Asiong, yang merupakan mitra pemerintah kabupaten dalam sejumlah proyek pekerjaan di Labuhanbatu.
Selama dua tahun menjabat sebagai bupati Labuhanbatu, Pangonal diduga telah menerima hadiah uang yang seluruhnya Rp 42,2 miliar lebih serta 218.000 dollar Singapura.
• Diperiksa KPK soal Kasus Meikarta, Deddy Mizwar: Sejak Awal Ada yang Kurang Beres
13. Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan

Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan (Tribun Lampung)
Zainudin Hasan terkena OTT KPK pada Kamis (26/7/2018) saat berada di Lampung Selatan.
Ia terkena kasus suap dugaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara.
Dalam kasus ini, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara diduga menerima suap Rp 600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.