Gagal Hadir di ILC, Faldo Maldini Tampak Membagikan Catatan yang Ingin Dipaparkannya via Twitter

Banyak sekali inkonsistensi dalam kebijakan pemerintah.

Abis naik beberapa jam, premium turun lagi harganya. Warga tidak dapat kepastian.

Itu pakai data apa bikin kebijakan? Padahal, kalau liat data, premium gratiskan saja karena sudah jarang di pasaran. Barangnya sulit dicari. #UrusData

Lalu, paket kebijakan ekonomi DNI.

Awalnya, 120an sektor usaha boleh dimiliki asing 100%, warnet aja boleh milik asing 100%, lalu dalam sehari jadi 70an, sehari lagi 50an, besoknya 20an, besoknya batal.

Ini aneh. Data apa yang dipakai? Ini bikin warga pusing, tidak pasti. #UrusData."

• Soal Kasus E-KTP yang Tercecer, Effendi Gazali: Banyak Cerita Menarik dan Lucu di Sini

"Terkait 31 juta DPT tambahan ini juga agak aneh argumen yang digunakan.

Ada yang alamatnya masih dua, ada beberapa yang kosong.

Lalu, seperti apa proses perekaman dan cleaningnya. Mahasiswa semester 4 saja sudah mahir membersihkan data begini, kok pemerintah abal-abal? #UrusData

Kita uji saja argumen Mendagri. Beliau bilang ada beberapa yang bermasalah, alamatnya double.

Kenapa 31 juta yang bermasalah. Kalau ada penambahan penduduk sebanyak itu, berarti sama mengatakan ada yang salah dengan sensus BPS yang terakhir. Ini harus clear. #UrusData

Semakin saya pelajari argumen-argumennya Kemendagri dan Mendagri, semakin kita bingung.

Ini kayak hipotesa komunikasi sederhana, "If you can't convince them, confuse them".

Strategi ini sangat berhasil digunakan. Banyak kawan yang saya tanya, tidak ikuti isu sepenting ini. #UrusData

KPU tidak bisa buka data 31 juta tambahan itu karena alasan data pribadi. Padahal, RUU perlindungan data pribadi belum disahkan oleh DPR.