Menengok Penjelasan Fahri Hamzah yang Tak Setuju Wacana PKS Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup

TRIBUNWOW.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencetuskan janji kampanye partai lewat dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (pemilu) 2019.

Dilansir TribunWow.com halaman situs PKS, pks.id, jika PKS menang pada pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Dalam siaran pers yang diterbitkan PKS, pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Dan pemberlakuan SIM seumur hidup pada Pemilu 2019, yang dimaksud PKS adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

PKS menuturkan melakukan janji itu untuk meringankan beban hidup rakyat lantaran data-data menunjukan beban hidup rakyat semakin berat.

• Jusuf Kalla Buka Suara terkait Janji Kampanye PKS soal Penghapusan Pajak Sepeda Motor

Selain itu, PKS menilai Penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan.

Dan dalam rilisan siaran persnya, PKS menuturkan biaya yang dikeluarkan masyarakat mengurus SIM juga lebih hemat, seperti di sejumlah negara yang telah menerapkannya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah, menepis semua alasan yang dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Melalui kicauan di akun twitter resminya @Fahrihamzah Selasa (27/11/2018), Fahri menjelaskan mengapa ia tak setuju dengan janji PKS.

Fungsi pajak yang tidak bisa dihapuskan

Menurut Fahri, pajak mempunyai fungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas.

Fungsi tersebut diturunkan dari filosofi bahwa pajak adalah bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.

Fahri Hamzah kemudian memberikan pemisalan berkaitan dengan penetapan pajak tersebut.

• PKS Ingin Hapus Pajak Motor, Pengamat: Apa yang Ada di dalam Pikiran Elite PKS?

Dikatakan oleh Fahri, jika seorang tim sukses bertanya kepada individu rakyat tentang ide pencabutan pajak, maka kemungkinan besar rakyat akan menjawab akan mendukung ide tersebut.

"Tetapi seorang tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir sebagai seorang pelayan publik. Sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak serta merta mendasarkan pada temuan-temuan individual. Tetapi kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dasarnya."