Pemilu 2019
Alasan PKS Perjuangkan RUU Pembebasan Pajak Motor, Pro Rakyat hingga Tak Ganggu Keuangan APBD
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjanjikan program penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup, Ini aturan yang ingin ditetapkan
Penulis: Nila Irdayatun Naziha
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Oleh karena itu, PKS menyebutkan bahwa pengurangan beban sekecil mungkin, seperti pembayaran SIM seumur hidup akan disambut gembira oleh rakyat.
• PKS Janji Perjuangkan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup, Fahri Hamzah: Enggak Ada Risetnya Itu
Di Indonesia sendiri, total terdapat 105 juta motor di Indonesia dimana sebagian besar merupakan rakyat kecil.
Kebijakan tersebut nantinya akan menguntungkan bagi rakyat dengan ekonomi rendah.
Kalangan tersebut adalah mereka yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju ke kelas menengah, sehingga menurut PKS, penghapusan tersebut akan mengurangi beban 105 Juta pemilik sepeda motor.
Penghapusan tersebut, dijelaskan oleh PKS sebagai bentuk insentif bagi pengguna kendaraan bermotor.
Jika pengguna roda empat bisa menggunakan fasilitas jalan tol dari Dana BUMN dan APBN puluhan triliun per tahun, maka suatu kewajaran jika motor roda dua mendapatkan intensif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan.
2. Mengurangi kerepotan, kerumitan, dan waktu dalam pengurusan
Dalam pengurusan surat-surat, menurut PKS bisa digunakan untuk bekerja apabila tidak diberlakukan proses perpanjangan pajak motor maupun SIM.
• Kata Kakorlantas Polri soal Janji PKS yang Bakal Perjuangkan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup
3. Sepeda Motor adalah alat produksi
Di pedesaan, sepeda motor kerap digunakan sebagai sarana produksi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.
Sementara di perkotaan sepeda motor juga digunakan sebagai sarana produksi, seperti pergi ke tempat kerja, mengangkut barang dagangan bahkan sebagai ojek online.
Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga.
Adanya ojek online disebutkan oleh PKS, sebagai solusi sarana transportasi publik yang efektif.
Berkat kemajuan teknologi, ternyata sepeda motor yang selama ini tidak digolongkan sebagai transportasi publik juga terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga membantu mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mendatangkan penghasilan bagi jutaan pemilik sepeda motor tersebut.
4. Aturan penghapusan tidak akan mengganggu keuangan APBD provinsi
