Kritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Prabowo Bandingkan Perekonomian Indonesia dengan Asing

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam kritiknya, Prabowo membandingkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian asing.

Dikutip dari Kompas.com, menurut Prabowo, paket kebijakan tersebut akan memberikan peluang besar bagi pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.

Menurut Prabowo, paket kebijakan ekonomi tersebut, tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).

• Timses Prabowo-Sandiaga Tanggapi Kritik yang Sebut Kubunya Tak Solid

Melalui kritik yang dilayangkan tersebut, Prabowo memberikan contoh perekonomian di Eropa yang menurutnya, tak sembarangan memasukkan kepentingan asing sebagai bentuk proteksi.

Prabowo juga mencontohkan Amerika Serikat yang kini juga memproteksi perekonomiannya dari pihak asing.

"Pemerintah Amerika juga saat ini melindungi rakyatnya, dia tutup pasar dunia, kalau ada produk luar yang mau masuk di kenakan pajak bea masuk yang tinggi, dia memberikan kesempatan kepada rakyatnya dan memberikan peluang ekonomi yang besar kepada rakyatnya," kata Prabowo.

Sedangkan menurut Prabowo, Paket Kebijakan Ekonomi XVI justru membuka peluang kepada pihak asing untuk masuk ke Indonesia.

"Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luas nya kepada asing, Semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," sambung Prabowo.

Prabowo juga menilai bahwa paket kebijakan ekonomi tersebut akan menyulitkan rakyat karena harus bersaing dengan pengusaha asing yang memiliki modal besar.

• Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo-Sandiaga akan Cetak Mata Uang Braille jika Terpilih

Pemerintah merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diluncurkan Jumat, (16/11/2018) lalu.

Dilansir dari Tribunnews, tiga paket kebijakan tersebut yaitu, perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmi Nasution mengungkapkan bahwa tax holiday dan DNI akan berlaku mulai pekan depan, sedangkan DHE SDA akan berlaku mulai 1 Januari 2019.

"Kalau berlakunya memang begini untuk perluasan tax holiday fasilitas pajak akan segera berlaku dalam seminggu. Kemudian untuk DNI juga akhir minggu depan berlaku."