Kritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Fadli Zon: Pemerintah 'Grusa Grusu'

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon memberikan kritik terkait Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang dikeluarkan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Rabu (21/11/2018).

Awalnya, Fadli Zon menilai jika dikeluarkannya 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh pemerinah melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI itu sangat berbahaya.

• Kritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Prabowo Bandingkan Perekonomian Indonesia dengan Asing

Pasalnya, kata Fadli Zon, pemerintah sedang memperbolehkan modal asing masuk ke bidang-bidang usaha yang selama ini digeluti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Wakil Ketua DPR itu menilai jika pemerintah tergesa-gesa dalam merilis kebijakan tanpa melakukan studi dan analisis yang mendalam.

Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan pemerintah sebaiknya mengevaluasi terlebih dahulu paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya sudah berjalan atau tidak.

Berikut cuitan lengkap Fadli Zon terkait Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI:

"1) Dikeluarkannya 54 bidang usaha dari daftar DNI (Daftar Negatif Investasi) oleh Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI sgt berbahaya krn memperbolehkan modal asing masuk ke bidang-bidang usaha yg selama ini digeluti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

2) Sy menilai Pemerintah ‘grusa-grusu’ dlm merilis kebijakan. Mereka tak melakukan studi dan analisis yg mendalam atas bidang usaha yg hendak dideregulasi. Dan itu buruk sekali.

3) Misalnya, pembukaan jasa interkoneksi internet (NAP) bagi asing, ini kan berbahaya. Kedaulatan itu bukan hanya bermatra darat, laut dan udara, tapi juga digital.

4) Merujuk pernyataan sejumlah perkumpulan profesional telekomunikasi, NAP itu merupakan batas teritorial digital, alias cyber border. Jika bisnis ini bisa 100 persen dimiliki asing, ini sama saja dgn menyerahkan batas kedaulatan kita untuk dikelola orang asing.

5) Jadi, alih-alih merealisasikan janji kampanye melakukan buyback Indosat, Presiden @jokowi kini malah potensial sedang menyerahkan kedaulatan telekomunikasi kita kepada asing!

6) Selain itu, seharusnya sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Pemerintah sebaiknya mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya, apkh berjalan atau tdk, lalu apa dampaknya bagi perekonomian, positif ataukah negatif.

7) Tapi kita tak pernah mendengar pemerintah melakukannya. Secara kuantitas, kebijakan deregulasi pemerintahan Presiden @jokowi ini ajaib. Bayangkan, dlm tiga tahun terakhir pemerintah telah merilis 16 paket kebijakan deregulasi.