Soal Klaim Yusril, Sekjen Gerindra: Persoalan Ini Sudah Selesai ketika Pak Yusril ke Kubu Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah klaim dari Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra terkait draf aliansi.

Dilansir TribunWow.com dari KompasTV, Jumat (9/11/2018), Muzani menyebut bahwa dirinya tak pernah membaca maupun mengetahui tentang draf aliansi yang diajukan PBB tersebut.

Sekjen Gerindra juga menyebut bahwa komunikasi dengan PBB berjalan dengan baik.

Ia juga menghargai keputusan Yusril untuk menjadi pengacara Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin namun tetap berharap nantinya PBB mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Saya enggak pernah baca, enggak pernah dengar draf itu dari Pak Yusril maupun dari PBB, dan pembicaraan koalisi kita dengan PKS, Demokrat, dan PAN, lancar-lancar saja," tegas Ahmad Muzani.

"Saya sih berharap PBB bisa mendukung Pak Prabowo dan Pak Sandi, tetapi bagi saya persoalan ini sudah selesai ketika Pak Yusril memutuskan ke sana (kubu Jokowi)," imbuhnya.

• Yusril Sebut Prabowo Tak Respon Draf Aliansi, Dahnil Anzar Klaim Ulama Dukung Prabowo

Hal senada disampaikan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno yang menepis pernyataan dari Yusril.

Ia membantah pernyataan Yusril yang menyebut bahwa Prabowo sulit dihubungi.

"Kami mengajak Pak Yusril itu sebagai Ketua Umum PBB, bukan sebagai lawyer dan kami tidak akan menunjuk (pengacara). Kami tidak mengantisipasi sengketa," tutur Sandiaga.

Ketika ditanya mengenai klaim Yusril soal Prabowo yang sulit dihubungi, Sandi menyebut bahwa dirinya baru saja berkomunikasi dengan Prabowo.

"Saya tadi barusan itu ... (komunikasi dengan Prabowo)," jawab Sandiaga.

Diberitakan Tribunnews.com, Kamis (8/11/2018), Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan format koalisi Adil dan Makmur milik paslon Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kalau partai-partai hanya diajak koalisi mendukung paslon Prabowo-Sandi tanpa format yang jelas, sementara pada detik yang sama rakyat memilih presiden dan wapres serta memilih caleg pada semua tingkatan, maka pembagian 'peta dapil' menjadi sangat penting sebagaimana dapat dicontoh sebagai perbandingan dari Pemilu di Malaysia," ucap Yusril dilansir dari Tribunnews.com.

Ia menyebutkan tidak adanya sinkronisasi dalam koalisi Prabowo dalam Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019.

• Sebelum Jadi Lawyer Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra Sempat Diajak Gabung Prabowo-Sandi

"Dalam 'koalisi' di sini, di satu pihak anggota koalisi disuruh all out kampanyekan Prabowo-Sandi, tetapi dalam pileg di suatu dapil sesama anggota koalisi saling bertempur untuk memperoleh kemenangan bagi partainya," Katanya.