Kabar Tokoh
Wasekjen PAN Faldo Maldini Sebut Kebijakan Jokowi Gratiskan Tol Jembatan Suramadu Bermuatan Politis
Wasekjen DPP PAN Faldo Maldini sebut kebijakan Presiden Jokowi berupa penggratisan biaya tarif tol Jembatan Suramadu sarat akan muatan politis.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
Sementara, tingkat kemiskinan di wilayah lain seperti di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo hanya sekitar 4-7 persen.
Padahal sebelumnya pada 2016 lalu, tarif Tol Jembatan Suramadu sudah dipangkas 50 persen, serta pada 2015 para pengguna kendaraan roda dua atau Golongan VI tak perlu lagi membayar tarif.
“Tetapi dari kalkulasi dari perhitungan yang kita lihat, bahwa belum memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura,” kata Presiden.
“Oleh sebab itu dengan sekali lagi usulan dan desakan tokoh-tokoh agama, ulama, para kyai dan juga tokoh masyarakat dari Ikama, dari bupati, pada hari ini saya memutuskan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
• Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu, Wasekjen Demokrat Jelaskan Tahap Pembangunan Libatkan 4 Presiden
Mengutip SuryaMalang.com, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir saat diwawancarai di acara peresmian Rumah Aspirasi Jaringan Kiai Santi Nasional (JKSN) untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jalan Diponegoro, Surabaya, Jumat (26/10/2018), menegaskan bahwa kebijakan menggratiskan tarif Tol Suramadu bukanlah kebijakan yang bersifat politis.
Erick juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah murni kebijakan presiden untuk rakyatnya.
"Saya tidak melihat begitu ya, kalau seorang presiden selalu ingin melakukan (suatu kebijakan). Contoh kemarin habis Para Games bagaimana beliau memperhatikan tadi masyarakat disabilitas harus mendapat perhatian khusus. ya itu kan bagian dari kerja seorang presiden," kata Erick.
Erick menuturkan, masyarakat seharusnya bisa bijak dalam menilai.
Ia berharap agar masyarakat tidak terus menganggap langkah Jokowi untuk masyarakat dalam masa kampanye ini dilakukan sebagai langkah yang bersifat politis.
"Kalau semua keputusan beliau dianggap politis akan sulit karena memang beliau presiden terpilih dan masih bergerak saat ini," jelasnya. (TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)
