Wasekjen PAN Faldo Maldini Sebut Kebijakan Jokowi Gratiskan Tol Jembatan Suramadu Bermuatan Politis

TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa penggratisan biaya tarif tol Jembatan Suramadu sarat akan muatan politis.

Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Faldo saat diwawancara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

"Ya kalau kita sih kalau saya melihat di momen seperti sekarang hal tersebut tidak bisa dipisahkan (muatan politis -red)," ujarnya.

Faldo berpendapat, Jokowi yang merupakan capres petahana sangat diuntungkan dengan kebijakan yang diambilnya itu.

"Petahana punya previllege punya keberkahan untuk menggunakan itu ya silahkan aja bagi kita enggak masalah tapi yang penting bagaimana caranya manfaat yang bagi rakyat Madura dan Surabaya itu benar-benar terasa," jelas Faldo.

"Namun yang jauh lebih penting adalah kita sangat paham itu adalah kemewahan yang dimiliki oleh petahana bahwa mereka bisa mengambil kebijakan ABCD tapi ya its oke," imbuhnya.

• Soal Kebijakan Gratiskan Tol Jembatan Suramadu, Erick Thohir Tegaskan Tak Ada Unsur Politis

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, dari Kompas.com,  Tol Jembatan Suramadu secara resmi telah dioperasikan tanpa tarif alias gratis.

Status infrastruktur yang sebelumnya disandang pun berubah menjadi hanya "Jembatan Suramadu" tanpa embel-embel "tol".

Peresmian ini dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (27/10/2018).

Dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berpeci hitam, Presiden terlihat berdiri di atas truk logistik tanpa kontainer saat mengumumkannya.

Pantauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 16.20 WIB. Ia didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani.

• Soal Jembatan Suramadu, Said Didu Beberkan Peran Soeharto, Habibie, Megawati, SBY, hingga Jokowi

“Dan dengan mengucapkan bismillahirohmanirahim, Jalan Tol Suramadu pada sore hari ini kita ubah menjadi jalan non tol biasa,” ucap Presiden.

Perubahan status ini tidak datang secara tiba-tiba.

Presiden mengaku sebelumnya telah mendapatkan masukkan dari para alim ulama, tokoh masyarakat, serta para pemuka agama di Madura terkait kondisi masyarakat.

Tingkat kemiskinan masyarakat Madura masih terbilang tinggi bila dibandingkan daerah lain di sekitarnya, yaitu sekitar 16-23 persen.

Sementara, tingkat kemiskinan di wilayah lain seperti di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo hanya sekitar 4-7 persen.

Padahal sebelumnya pada 2016 lalu, tarif Tol Jembatan Suramadu sudah dipangkas 50 persen, serta pada 2015 para pengguna kendaraan roda dua atau Golongan VI tak perlu lagi membayar tarif.

“Tetapi dari kalkulasi dari perhitungan yang kita lihat, bahwa belum memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura,” kata Presiden.

“Oleh sebab itu dengan sekali lagi usulan dan desakan tokoh-tokoh agama, ulama, para kyai dan juga tokoh masyarakat dari Ikama, dari bupati, pada hari ini saya memutuskan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

• Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu, Wasekjen Demokrat Jelaskan Tahap Pembangunan Libatkan 4 Presiden

Mengutip SuryaMalang.com, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir saat diwawancarai di acara peresmian Rumah Aspirasi Jaringan Kiai Santi Nasional (JKSN) untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jalan Diponegoro, Surabaya, Jumat (26/10/2018), menegaskan bahwa kebijakan menggratiskan tarif Tol Suramadu bukanlah kebijakan yang bersifat politis.

Erick juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah murni kebijakan presiden untuk rakyatnya.

"Saya tidak melihat begitu ya, kalau seorang presiden selalu ingin melakukan (suatu kebijakan). Contoh kemarin habis Para Games bagaimana beliau memperhatikan tadi masyarakat disabilitas harus mendapat perhatian khusus. ya itu kan bagian dari kerja seorang presiden," kata Erick.

Erick menuturkan, masyarakat seharusnya bisa bijak dalam menilai.

Ia berharap agar masyarakat tidak terus menganggap langkah Jokowi untuk masyarakat dalam masa kampanye ini dilakukan sebagai langkah yang bersifat politis.

"Kalau semua keputusan beliau dianggap politis akan sulit karena memang beliau presiden terpilih dan masih bergerak saat ini," jelasnya. (TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)