Soal Dana Kelurahan, Jokowi: Jangan Kaitkan Ini dengan Politik, Hidup Tak Semata tentang Politik

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal dana kelurahan yang akan dikeluarkan pada awal 2019 yang menuai polemik.

Melalui akun Instagramnya (@jokowi) pada Rabu (24/10/2018), Mantan Walikota Surakarta ini menjelaskan awal dikeluarkannya ide dana kelurahan ini.

Menurutnya, hal ini berawal dari dana desa yang telah digulirkan sejak 2015 silam yang jumlahnya terus mengalami kenaikan.

Bahkan direncanakan, dana desa pada 2019 akan mencapai 73 triliun rupiah.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong perputaran uang di desa dengan kegiatan yang dikelola oleh masyarakat, sehingga uang yang sudah sampai ke daerah tidak kembali tersedot ke Jakarta.

Menurut Jokowi, dengan adanya dana desa tersebut, kini desa-desa mulai merasakan manfaatnya.

Ternyata, hal ini menyebabkan kota-kota menuntut adanya dana kelurahan sehingga tahun depan, pemerintah akan meluncurkan dana kelurahan.

Jokowi menyebut, dana kelurahan ini sepenuhnya untuk rakyat sehingga ia meminta semua pihak untuk tak mengaitkan hal ini dengan politik sebab hidup tak semata soal politik.

"Dana Desa sudah digulirkan semenjak tahun 2015.

Angkanya tidak sedikit, dari Rp20 triliun di tahun 2015, naik setiap tahun dan sekarang Rp60 triliun.

Tahun depan, Insya Allah, Dana Desa menjadi 73 triliun rupiah.

Dengan Dana Desa itu, pemerintah berupaya mendorong perputaran uang di desa-desa dengan kegiatan yang dikelola sendiri oleh masyarakat, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal di desa.

Jadi, uang yang sampai ke daerah tidak kembali tersedot ke Jakarta.

Desa-desa sudah merasakan manfaatnya.

Belakangan, kota-kota juga menuntut adanya Dana Kelurahan.

Banyak keluhan,”Pak, ada Dana Desa, mana dana untuk kota?”

Maka tahun depan kita meluncurkan Dana Kelurahan.

Dana Kelurahan diberikan mulai tahun 2019 untuk memperbaiki kampung dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa.

Karena itulah, saya minta semua pihak untuk tidak mengaitkan kebijakan ini dengan urusan politik, karena kehidupan tidak semata soal politik," tulis Jokowi.

• Soal Dana Kelurahan, Andre Rosiade: Seharusnya Dibuat Payung Hukum Dulu, Baru Ajukan Anggarannya

Diberitakan sebelumnya, mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa.

Pemerintah juga akan mengeluarkan program dana kelurahan se-Indonesia.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan," ujar Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018), seperti dikutip dari siaran pers Istana.

Program baru itu, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.

• Soal Dana Kelurahan yang Dikeluarkan Jelang Pilpres, Pramono Anung: Untuk Rakyat Masa Tidak Boleh

"Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat," lanjut Jokowi yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (22/10/2018).

Program dana desa sendiri akan disempurnakan pemerintah.

Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa agar semakin tepat sasaran.

"Sebentar lagi akan kita revisi peraturan pemerintahnya, baru kita hitung-hitung, enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan," ujar Jokowi. (*)