Soal Dana Kelurahan yang Dikeluarkan Jelang Pilpres, Pramono Anung: Untuk Rakyat Masa Tidak Boleh

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung angkat bicara mengenai dana kelurahan yang direncanakan pemerintah untuk dikeluarkan di awal tahun 2019.

Dilansir TribunWow.com dari Sekretariat Kabinet, Senin, (22/10/2018), Pramono mengungkapkan dana kelurahan tersebut merupakan permintaan dari para Wali Kota.

Pramono mengatakan adanya dana kelurahan itu agar tidak terjadi kesenjangan untuk daerah perkotaan.

“Begitu ada Dana Desa, lurah-lurah di kota itu ada kesenjangan karena desa kan sekarang sudah bisa menerima hampir Rp 1 milar ya, kalau desa di Jawa itu mungkin Rp 1 miliar, sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan,” kata Pramono usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).

• Tumbangkan Leicester City, Arsenal Tempel Ketat Chelsea di Klasemen Sementara Liga Inggris

Lanjutnya Pramono menjelaskan besaran dana kelurahan nantinya tidak bisa sama karena ada hitungan yang berbeda antara kota dan desa.

Ia juga menanggapi mengenai waktu pemberian dana yang dinilai dekat dengan Pemilihan Presiden (pilpres) 2019.

Menurut Pramono, dana tersebut untuk rakyat, bukan untuk pengusaha kaya, jadi tidak masalah.

“Kalau bagi-bagi untuk rakyat masa tidak boleh,” ujarnya.

Kemudian, menurut Pramono jika nanti ternyata ada payung hukum mengenai waktu pembagian tersebut, maka akan ada kajian ulang.

“Kalau memang ada payung hukumnya kita jalankan, kalau tidak ada payung hukumnya ya tidak kita jalankan. Kita buat dulu, kan begitu,” ucap Pramono.

• Bantah Soal Tes CPNS Bocor, Menpan RB: Itu Bohong, Soalnya Belum Dibikin

Diberitakan sebelumnya, mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa.

Pemerintah akan mengeluarkan program dana kelurahan se-Indonesia dengan anggaran total Rp 3 triliun.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan," ujar Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018), seperti yang dikutip dari siaran pers Istana.

Program baru itu, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.

"Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat," lanjut Jokowi yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (22/10/2018).

• Sehari Dicari Tak Ketemu, Balita Ditemukan Tewas Dalam Mobil yang Terparkir 200 Meter dari Rumahnya