Mahfud MD: KPK Sudah Kerja Siang Malam, Dorong Polri dan Kejagung Lebih Giat

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD memberikan komentar pada lembaga pemberantasan korupsi KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

Hal ini dikatakan Mahfud melalui Twitter miliknya, @mohmahfudmd, Minggu (21/10/2018).

Mulanya, Mahfud mengatakan bahwa KPK memang harus dikritik agar berjalan lebih efektif.

Namun, saat ini posisi KPK masih paling efektif dalam pemberantasan korupsi.

Mahfud juga memuji KPK yang berani meringkus pebisnis yang terjerat korupsi.

"KPK tentu hrs dikritik agar lbh efektif. Tp hrs diakui pula bhw berbagai sigi msh menempatkan @KPK_RI sbg lembaga pemberantas korupsi paling efektif di Indonesia.

Belakangan ini KPK terbukti makin berani juga meringkus pejabat tinggi dan melabrak pebisnis besar yg korup," kicau Mahfud MD.

• Ferdinand Hutahaean Bandingkan Pernyataan Luhut soal Meikarta dengan Kasus Ratna Sarumpaet

Kicauan dari Mahfud ini mendapatkan komentar dari netizen akun @filosofbijak.

Ia mengaitkan cuitan Mahfud itu dengan penggeledahan yang dilakukan pada kasus Meikarta, James Riyad.

"HEBAT KPK BERANI PERIKSA JAMES RIYADI DAN GLEDAH RUMAHNYA. #SALUTKPK
#KPKMAKINBERANI," kicau netizen @filosofbijak.

Mahfud kembali memberikan jawaban bahwa KPK memiliki tenaga yang terbatas sehingga tidak mungkin menyelesaikan semua kasus secara bersamaan.

KPK juga sering dituding untuk tidak berani mengusut kasus-kasus tertentu.

Namun, Mahfud tetap memberikan dukungannya pada KPK.

"Tenaga KPK terbatas. Kalau nangani Meikarta dbilang tak berani nangani Century; kalau nangani Century dibilang takut nangani BLBI; kalau nangani BLBI dibilang gentar nangani Hambalang, takut nangani temuan BPK. Kalau nangani itu dikeroyok oleh politisi. Ayo dukung, KPK jalan trs," jawab Mahfud MD.

• Tersandung Kasus Hukum, Bagaimana Nasib Pembangunan Meikarta?

Mahfud juga mendukung semua kasus-kasus yang ia sebutkan untuk diusut tuntas.

Karena tenaga KPK yang kurang, maka Mahfud juga meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri juga bisa memerangi kasus korupsi.

"Tentu kasus2 korupsi hrs diusut tuntas semua. Tapi KPK sdh bekerja siang malam, tenaganya terbatas, namun prestasinya jelas.

Tak blh kita menggantungkan semua kpd KPK. Kan, masih ada POLRI dan Kejagung yg jg hrs memerangi Korupsi? Kita dorong jg Kejagung dan POLRI agar lbh giat," tulis Mahfud.

Sementara itu, saat ini KPK yang tengah berhati-hati menyelidiki kasus proyek Meikarta.

Hal ini dikarenakan proyek tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

"Jadi nanti kami harus hati-hati dalam pengertian proyek itu lanjut atau tidak. Jangan lupa, itu pembangunan ekonomi, kebutuhan rumah itu cukup tinggi. Penyidik kami yang akan mempelajari," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Saut Situmorang seusai menghadiri roadshow bus antikorupsi KPK di Alun-alun Magelang, Jumat (19/10/2018).

Saut menyatakan, KPK sedang bekerja mempelajari kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro itu.

Sementara proses pembangunan fisik tetap berjalan karena menyangkut ekonomi masyarakat.

"Itu nanti kita pelajarin, memang pembangunan kan harus jalan. Kemarin kan kita didebat soal contoh kasus Hambalang, ketika kasus itu ramai kan kemudian berhenti. Padahal KPK kan tidak menghentikan itu," tutur Saut.

• Tak Ingin Gegabah, KPK akan Hati-Hati Selidiki Kasus Suap Meikarta

Saut kembali menegaskan, penyidik KPK tidak akan terburu-buru memutuskan sebuah kasus sebelum mempelajarinya lebih detail, termasuk dugaan kasus suap Meikarta ini.

"Nanti penyidik kita yang akan mempelajari apakah memang pidana korporasi dan lain-lain itu bisa diterapkan atau tidak. Jadi jangan keburu-buru dulu, jangan kesusu (buru-buru), jangan grusa-grusu supaya pembangunan ekonominya jalan, supaya ekonomi bisa muter," pungkas Saut yang dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, Minggu (21/10/2018). (TribunWow.com/Tiffany Marantika)