Ingatkan Jokowi soal Teguran ke Dirut BPJS, Fahri Hamzah: Itu Bisa Jadi Ladang Pembantaian Debat

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan kritikan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beri peringatan pada Direktur Utama BPJS.

Hal ini disampaikan Fahri melalui Twitter miliknya, @FahriHamzah, Kamis (18/10/2018).

Fahri mengomentari peringatan Jokowi karena dianggap bisa menjadi titik lemah Jokowi yang kembali maju mencalonkan presiden.

Selain itu, Fahri juga meminta Jokowi sebagai presiden tanggap dan peduli atas masalah yang kini dialami BPJS yakni defisit.

Ia juga membandingkan Jokowi yang galak bangun infrastruktur namun tidak sanggup menangani defisit BPJS.

Berikut ini tweet dari Fahri Hamzah yang dikutip TribunWow.com.

• Debat di Televisi dengan Faldo Maldini Lanjut di Medsos, Misbakhun Minta Tv One Seleksi Narasumber

"Teman2 sambil aktivitas pagi Sy nonton TV pak @jokowi sedang komplain kepada dirut @BPJSKesehatanRI dan @KemenkesRI tentang #DefisitBPJS yg sampai ke meja beliau. Beliau menyentil keras. “Masak beginian aja sampai presiden”, semburnya. Para pejabat tertawa kecut.

Kebetulan, saya sudah melakukan investigasi masalah ini. Saya ingin buka sedikit catatan supaya presiden @jokowi sebagai presiden membaca fakta yang benar (baik betul saya). Karena ini. Om waktu yang bisa meledak pas mau pencoblosan. Waspada. #DefisitBPJS

Pernyataan pak @jokowi itu isyaratkan beliau tidak dapat masukan yang benar. Dan kayaknya memang salah paham. Fatal sekali sebetulnya. Karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu bisa jadi ladang pembantaian saat debat Pilpres yg akan datang. (Baik lagi kan gue).

Pak Jokowi, BPJS Kesehatan adalah program strategis nasional yang oleh bapak disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Di awal kemunculannya dulu kartu KIS ini Bapak bagi-bagi sebagai kampanye, bekal mendulang simpati dari rakyat.

Hari ini saya mengingkatkan Pak Jokowi jika BPJS Kesehatan sedang mengalami masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu negara harus hadir, Presiden harus tanggap dan peduli. Kalo Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan.

Sekali lagi bahwa JKN-KIS ini adalah program strategis nasional. Bertujuan memberi perlindungan kesehatan menyeluruh (universal coverage) bagi rakyat Indonesia. Elemen yang terlibat begitu banyak dan jika dibiarkan bermasalah maka dampaknya juga masif.

Di sana ada peserta BPJS yang sebagian besar adalah rakyat tidak mampu. Saat ini jumlah kepesertaannya sudah 77% ( 201 juta jiwa). Ada jutaan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terhimpit nasibnya dan bergantung pada sukses program ini.

Ada ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan yang terganggu opersionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar. Sebagai wakil ketua @DPR_RI saya pernah kumpulkan mereka dan mendengar keluhannya. Panjang.