Soal Penjarahan yang Terjadi di Palu, Dahnil Anzar: Rezim Mengerikan

TRIBUNWOW.COM - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutak memberikan tanggapan soal penjarahan yang terjadi di Palu.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Dahnil Anzar melalui laman Twitter @Dahnilanzar pada Senin (1/10/2018).

Awalnya, pengamat politik Umar Hasibuan menuliskan tweet yang menyarankan agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencabut omongannya.

Ia juga menyarankan jika polisi harus bertindak tegas atas kasus penjarahan yang terjadi.

• Video Pantauan Udara Pasca Gempa di Palu Sulawesi Tengah

Umar Hasibuan berpendapat, jika penjarahan dan perampokan itu dibiarkan saja, maka ada kemungkinan Palu terjadi huru hara.

"Harusnya polisi bertindak dan mendagri cabut ucapannya.

Jika penjarahan dan perampokan dibiarkan Palu malah bisa jadi huru hara.

Kasihan masyarakat yang lagi kena musibah ada oknum yang cari kesempatan diatas penderitaan pasca bencana," tulis Umar Hasibuan.

Unggahan ini pun langsung mendapatkan tanggapan dari Dahnil Anzar.

"Ketika koordinasi dan kepemimpinan absent.

Kita yang memberikan saran dan kritik terhadap penanganan dihujat dan dituduh macam-macam.

Rezim mengerikan," kicau Dahnil Anzar.

• Tanggapi Penanganan Bencana oleh Pemerintah, Ferdinand Hutahaean: Koordinasinya Membuat Kepala Sakit

Diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah media online sempat memberitakan mengenai penjarahan pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami yang terjadi, pada Jumat (28/9/2018).

Pemerintah Sebut Tak Ada Penjarahan

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan.

Ia membantah adanya penjarahan toko di Palu.

Tjahjo menjelaskan, halaman yang menjadi tempat pengungsian terdapat toko yang roboh, sehingga makanan dan minumannya berhamburan.

"Kemudian diambil masyarakat, jadi bukan penjarahan," kata Tjahjo dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (30/9/2018), seperti yang diinformasikan Setkab.

Tjahjo juga menjelaskan saat dirinya meninjau korban bencana yang dirawat di rumah sakit, pada Sabtu (29/9/2018), dia melihat warga korban gempa memerlukan bantuan segera dan saat itu semua toko tutup, dan listrik juga padam.

Sehingga, dalam rapat koordinasi ia meminta Pemerinta Daerah (Pemda) untuk memfasilitasi makanan dan minuman bagi korban gempa.

Tjahjo meminta agar pemerintah daerah (Pemda) langsung mencari siapa pemiliki toko, kemudian membeli makanan tersebut.

"Beli minuman makanan di toko yang dijual, berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit," tegas Tjahjo.

Dirinya meminta agar makanan dan minuman yang dibeli menggunakan dana Pemda, dan harus dikawal oleh Satpol PP dan polisi.

Kemudian barang yang sudah dibeli didistribusikan ke pengungsi dan korban yang dirawat di rumah sakit dengan pengawalan petugas.

Sementara itu, untuk toko yang berada di bandara, Tjahjo juga mengungkapkan hal yang sama.

Ia mengatakan saat itu makanan dan minuman berhamburan kemudian diambil oleh warga yang mengungsi di halaman bandara dan menegaskan bahwa itu bukan sebuah penjarahan.

Halaman bandara memang difungsikan untuk menampung pengungsi, dan penjagaan memang tidak maksimal.

Sementara itu, dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika yang terjadi adalah toko-toko ada yang memberikan barang-barang mereka untuk para korban.

“Toko-toko tutup atau mungkin ada satu dua peristiwa, karena memang ada juga toko yang memberikan atau membantu saudara saudaranya. Semuanya dalam proses membantu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Senin (1/10/2018) pagi.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta warga supaya tidak mempermasalahkan hal-hal kecil seperti penjarahan di tengah keadaan darurat.

Jokowi pun sempat memaparkan sejumlah temuannya ketika berkunjung langsung ke lokasi bencana, yakni Palu dan Donggala.

Seperti persoalan air minum, makanan, BBM, hingga listrik dan jaringan komunikasi yang rusak.

Menurut Jokowi, itu adalah persoalan darurat yang harus segera ditangani.

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)