Polemik Impor Beras
Soal Impor Beras, Fadli Zon: Ini Merupakan Bentuk Penghianatan terhadap Petani
"Saya menyebut pemerintah telah bertindak tidak transparan dalam masalah impor beras, mengingat tambahan izin 1 juta ton itu baru diketahui masyarakat
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan kritik kepada pemerintah terkait wacana impor beras.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui laman Twitter miliknya, @fadlizon yang diunggah pada Selasa (25/9/2018).
Dalam kicauannya itu, Fadli Zon menyebutkan bahwa pemerintah tidak transparan dalam masalah impor beras.
Pasalnya, tambahan impor beras sebesar 1 juta ton baru diketahui masyarakat baru-baru ini.
• Syahri Mulyo Menjabat sebagai Bupati Tulungagung Selama Tiga Menit
Ia menjelaskan, dalam pandangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, impor beras bisa mengakibatkan harga gabah di tingkat petani anjlok.
Lebih lanjut, Fadli Zon berpendapat bahwa kebijakan impor beras ini merupakan bentuk penghianatan terhadap petani.
Berikut kicauan lengkap Fadli Zon mengenai hal tersebut.
"1) Melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) pemerintah telah mengeluarkan penugasan kepada Bulog untuk melakukan tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton. Dengan begitu, hingga Agustus 2018 total izin impor beras telah mencapai 2 juta ton. @hkti
2) Saya menyebut pemerintah telah bertindak tidak transparan dalam masalah impor beras, mengingat tambahan izin 1 juta ton itu baru diketahui masyarakat belakangan. @hkti
3) Padahal, izin tersebut telah diteken pemerintah sejak tiga bulan lalu. Itu sebabnya, HKTI menolak kebijakan impor beras. @hkti
4) Dalam pandangan kami di @hkti, impor beras akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani anjlok. Ujungnya, kehidupan petani bakal kian terpuruk.
5) Jadi, kebijakan impor beras hingga dua juta ton ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap petani. Itu sebabnya HKTI menolak kebijakan tersebut. @hkti
6) Untuk memenuhi stok pangan nasional Pemerintah seharusnya melakukan maksimalisasi penyerapan gabah atau beras milik petani. Gabah dan beras petani harus diprioritaskan untuk diserap pemerintah, bukannya malah impor beras.
7) Kalau pun harga gabah dan beras petani lebih mahal dari beras import harus tetap diserap, toh yang untung petani kita sendiri.
8) Jika gudang Bulog diisi oleh gabah dan beras petani, pendapatan petani akan meningkat. Daya beli mereka juga akan naik. Sayangnya, alih-alih menolong petani bangsa sendiri, pilihan kebijakan pemerintah selalu saja impor, yang secara tidak langsung lebih suka menolong petani dari negara lain.
9) Kebijakan impor beras jangan dijadikan solusi permanen. Itu sebabnya HKTI juga meminta kepada Pemerintah untuk mendorong peningkatan produktivitas petani kita, agar dalam jangka panjang kita bisa memutus ritus impor beras tersebut.
10) Kepada para petani Indonesia, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Tani. Petani makmur, petani sejahtera, Indonesia daulat pangan. Terus terang, tahun ini kita memperingati Hari Tani dengan penuh keprihatinan. Semoga kondisi pertanian kita bisa lebih baik," tulisnya.
• Beredar Rumor Anggota Wanna One Dipaksa Perpanjang Kontrak, Agensi Mereka Buka Suara
Sementara itu, diberitakan Kompas.com, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan polemik terkait impor beras sudah cukup.
Menurutnya, penjelasan Menko Perekonomian Darmin Naustion sudah cukup menjelaskan duduk persoalan impor beras yang muncul antara dirinya dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso yang akrab disapa Buwas.
"Sudah cukup, Menko Perekonomian sudah bicara," ujar Enggar ketika ditemui awak media di kantor Kementerian Keuangan, Senin (24/9/2018).
Namun Enggar menyatakan, memasuki tahun politik, tekanan konsumen atas beras akan berkurang lantaran banyak calon legistlatif yang membagi sembako.
Dia juga berkelakar, kondisi perekonomian tahun depan akan lebih sehat lantaran banyaknya uang beredar akibat jamuan-jamuan yang banyak dilakukan dalam momentum pesta demokrasi tersebut.
"Catatan lain ini adalah kita melewati situasi politik ini dengan sehat dan uang beredar banyak. Saya tidak berbicara money politic tapi yang pasti untuk menjamu. Selain itu tekanan untuk membeli beras berkurang karena ada bagi-bagi sembako karena keikhlasan para caleg," ujar Enggar.
• Tragedi Pengeroyokan Suporter, Bareskrim Polri Imbau Masyarakat Tak Sebar Video Kekerasan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta semua pihak tidak lagi mempermasalahkan impor beras untuk tahun ini.
Dia mengatakan, pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang melibatkan kementerian/lembaga terkait di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya memutuskan impor beras hingga 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.
"Menurut saya, ini tidak perlu gaduh. Kalau tidak ada impor, (kita) repot. Itu sudah dengan pertimbangan matang," kata Darmin saat ditemui di kantornya pada Rabu (19/9/2018) malam.
(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)