Moeldoko Sebut Peran Projo Setara dengan TNI dan Polri, Rachland Nashidik Beri Tanggapan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko soal relawan Pro Joko Widodo (Projo).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @RachlanNashidik, yang diunggah Kamis (20/9/2018).

Rachland awalnya mengutip pernyataan Moeldoko yang menyebut peran Projo menyamai peran TNI dan Polri.

• Budi Waseso Sebut Gudang Beras Sudah Penuh, Darmin Nasution: Kalau Tidak Impor Waktu Itu Repot Kita

Dirinya tidak mempermasalahkan peran Projo dalam upayanya untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Namun menurutnya, pernyataan Moeldoko yang menyamakan peran Projo dengan TNI/Polri bisa disalah artikan dan cenderung menyesatkan.

Berikut cuitan lengkap Rachland Nashidik soal pernyataan Moeldoko:

"1. @GeneralMoeldoko membuat pernyataan yang potensial disalahpahami dan karena itu berbahaya. Ia menyamakan peran Projo, organisasi relawan Jokowi, dengan TNI dan Polri.

2. Projo adalah organisasi politik yang sudah sedari awal bekerja untuk memenangkan Jokowi menjadi Presiden. Bahkan jauh lebih dulu mendukung Jokowi dari PDIP. Dalam demokrasi, peran dan pemihakan Projo itu absah dan perlu. Saya hormati.

3. TNI dan Polri, sebaliknya, patut dihormati apabila konsisten pada profesinya sebagai alat negara yang netral. Artinya teguh menolak godaan memihak dan terlibat dalam politik praktis. Pikiran ini adalah buah reformasi 1998 yang mengantarkan Indonesia pada demokrasi hari ini.

4. @GeneralMoeldoko mungkin dengan pernyataannya bermaksud mengajak Projo menjadi alat pemersatu bangsa. Tapi ajakan yang baik ini sebenarnya bisa disampaikan tanpa perlu membuat persamaan antara Projo dengan TNI-Polri. Selain tidak perlu, pernyataan itu bodoh dan menyesatkan.

• Tanggapi Polemik Impor Beras, Fadli Zon: Menteri Tukang Impor Harus Dicopot

5. Bodoh, karena pernyataan itu tak merefleksikan pengetahuan, etika dan norma yang dulu wajib ia penuhi sebagai Panglima TNI, yakni TNI adalah alat negara, netral dan tidak terlibat politik praktis. Padahal saya dengar @GeneralMoeldoko adalah prajurit yang sebenarnya cerdas.

6. Menyesatkan, karena pernyataan Kepala Staf Presiden tersebut berpotensi disalah-artikan oleh prajurit TNI-Polri di bawah sebagai permakluman bahkan persetujuan pemerintah untuk TNI dan Polri memihak pada Presiden inkumben dan aktif berpolitik praktis. Sepertihalnya Projo.

7. Sebaliknya, harus dicegah kesalahpahaman yang bisa diakibatkan pernyataan @GeneralMoeldoko pada organisasi relawan politik manapun, baik yang berada di sebelah Jokowi maupun Prabowo. Bahwa siapapun tak boleh meniru fungsi polisi menegakkan hukum, apalagi melanggarnya," tulis Rachland Nashidik.

Sementara itu diberitakan Kompas.com, bakal calon Presiden Joko Widodo memuji militansi relawannya dari organisasi masyarakat Pro Jokowi (PROJO).

Bahkan, ia menyebutkan kalau relawannya bukanlah sekadar relawan kardus.

• VIDEO: Dapat Kartu Merah Ronaldo Menangis, Cetak Rekor Buruk di Liga Champions