Moeldoko: Impor Beras Tidak Boleh Dilakukan saat Petani Sedang Panen

TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan impor namun impor tak boleh dilakukan mendekati waktu panen petani.

Moeldoko menambahkan dirinya akan marah kalau impor mendekati waktu panen petani lokal

"Memang kita masih memerlukan impor. Impor tidak boleh pada saat petani lagi mau panen. Jadi kalau impor pas petani mau panen, saya sebagai ketua HKTI juga marah dong, saya memperjuangkan petani saya,"‎ ujar Moeldoko, saat ditemui kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018) seperti dilansir TribunWow .com dari WartaKota.

• Polemik Impor Beras, Said Didu: Kisruh karena Ada 4 Data yang Memiliki Kepentingan Masing-masing

Moeldoko juga menilai impor beras pada tahun ini sangat diperlukan, mengingat produksi beras di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan secara nasional.

"‎Sampai dengan 2015, Indonesia masih impor (beras), kurang lebih 1,5 juta (ton). Bagaimana perkembangan sampai sini, secara realistis, kita memang masih perlu impor," ucapnya.

Moeldoko menilai penyusutan lahan pertanian ‎di berbagai daerah menyebabkan produksi dengan kebutuhan beras tak seimbang bahkan mencapai 2,4 juta ton per bulan.

Menurutnya, data terakhir menunjukkan penyusutan lahan terjadi sekitar 24 persen.

"Jadi memang secara alami ada penyusutan karena ada pembangunan jalan tol, kawasan industri yang dibuka, sehingga mengurangi tanah-tanah itu, sehingga secara logika kebutuhan beras nasional tidak bisa diproduksi sepenuhnya oleh kita," jelas Moeldoko.

Moeldoko juga menyebutkan selain terbatasnya lahan pertanian, faktor cuaca, hama, dan lain-lainnya sangat mempengaruhi produktivitas beras di Tanah Air.

• Menteri Tenaga Kerja Singapura Cabut Izin Agen Penjual PRT Asing asal Indonesia

Polemik Impor Beras 

Sementara itu, tahun ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengeluarkan izin impor 2 juta ton beras.

Izin impor diberikan secara bertahap, yakni 500 ribu ton sebanyak dua kali, serta 1 juta ton.

Sedangkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso (Buwas) menyatakan sampai tahun depan dirinya berkeyakinan Indonesia tidak membutuhkan impor beras.

Buwas yakin karena cadangan beras Bulog bisa capai 3 juta ton hingga akhir 2018.

Sementara hingga saat ini, cadangan beras Bulog mencapai 2,4 juta ton.

“Berdasarkan fakta dan data yang dihitung oleh para ahli dalam tim mengatakan dan merekomendasikan sampai bulan Juni 2019 tidak perlu impor,” tutur Buwas saat acara konferensi pers di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Rabu (19/9/208) dilansir TribunWow.com dari Kompas.com.

Dia mengatakan, tim tersebut melibatkan berbagai ahli lintas bidang seperti dari Bulog, pertanian, perekonomian, kepolisian hingga BIN.

“Karena harus dianalisis berdasarkan situasi,” sebutnya.

Hingga Agustus 2018 Bulog sudah mengimpor beras sebanyak 1,4 juta ton.

Menurut Buwas, beras impor tersebut tidak terserap ke pedagang-pedagang lantaran rendahnya permintaan.

“1,4 juta ton impor dari 1,8 juta itu diam di tempat. Oktober datang lagi 400.000 ton. Untuk operasi pasar dan rastra itu serapan dalam negeri,” ujar dia.

Pernyataan Buwas yang enggan impor beras mendapat tanggapan dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Enggar tak mempermasalahkan jika Bulog tak ingin ada impor beras tambahan. Menurut dia, itu adalah hak dari Bulog.

• Soal Polemik Kebijakan Impor Beras, Said Didu: Butuh Ketegasan Pemimpin

Kendati begitu, Enggar mengingatkan bahwa berdasarkan rapat kordinasi yang dilakukan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Bulog mempunyai izin kuota impor sebanyak dua juta ton.

"Yang pasti, rapat koordinasi memutuskan jumlah total itu dua juta ton. Itu keputusan rakor, bukan saya," kata Enggar di Jakarta Barat, Rabu (19/9/2018).

Enggar menuturkan, serapan dalam negeri belum maksimal terhadap stok beras Bulog.

Atas dasar itu, masih banyak stok beras yang masih mengendap.

"Penyerapan beras dalam negeri itu belum maksimal. Dari jumlah stok yang 2,2 juta ton, serapan dalam negeri hanya 809.000 ton. Sisanya ada yang komersial, ada yang 130.000 tonan. Lainnya dari eks impor," ucap dia.

Enggar menambahkan, izin impor beras sebanyak 2 juta ton yang dimiliki Bulog sebenarnya berlaku hingga Juli 2018. Namun, Bulog meminta izin impor itu diperpanjang.

"Yang dua juta sebenarnya sampai dengan Juli. Tapi kemudian ada surat Bulog meminta agar izin impor diperpanjang mengingat proses perjalanan itu belum sampai. Kita keluarkan, setuju perpanjangan kedua karena belum sampai, dalam perjalanan karena cuaca dan segala macam, mohon izin diperpanjang. As simple as that," ujarnya.

(TribunWow.com/Ekarista R.P)