Ferdinand Hutahaean akan Gugat Perdata Akun Medsos yang Ikut Sebarkan Berita dari Asia Sentinel

TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyebut akan menggugat akun-akun media sosial yang turut menyebarkan berita fitnah dari Asia Sentinel.

Hal ini disampaikan Ferdinand melalui akun Twitternya @LawanPoLitikJW, Kamis (20/9/2018).

Ferdinand menyebut pihaknya tidak hanya akan menggugat secara pidana, tapi juga perdata.

"Kami juga sedang menginventarisir akun-akun media sosial yang menyebar luaskan berita fitnah Asia Sentinel dan terutama yang masih menyebarkankannya pasca dicabutnya berita tersebut.

Tidak hanya pidana, tapi juga secara perdata akan kami gugat ganti rugi imateril," tulis Ferdinand dalam akun Twitternya.

• Asia Sentinel Minta Maaf, Ferdinand Hutahaean: Kami akan Tuntut Media Lokal yang Ikut Sebar Fitnah

Ferdinand juga menuturkan, pihaknya akan serius menempuh jalur hukum kepada media yang disebut serampangan dalam memberitakan fitnah kepada Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, menggunakan berita fitnah sebagai referensi utama sangatlah tidak patut.

"Terimakasih atas support kawan-kawan.

Kami memang serius akan menempuh jalur perdata terhadap media-media yang serampangan memberitakan fitnah kepada Demokrat dan SBY.

Menggunakan media abal-abal dan berita fitnah sebagai bahan referensi utama sangat tidak patut," tulis @LawanPoLitikJW.

• Asia Sentinel Minta Maaf, Andi Arief: Ini Belum Selesai, yang Menyebarkan Fitnah akan Kami Kejar

Permintaan Maaf dari Asia Sentinel

Diberitakan dari asiasentinel.com, Rabu (19/9/2018), Asia Sentinel meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat dan siapapun yang merasa terhina oleh pemberitaan pada 10 September lalu.

Asia Sentinel menarik kembali pemberitaan tentang SBY dan kasus Bank Century Indonesia yang sempat diberitakan.

Dalam situsnya, Asia Sentinel menuturkan telah berlaku tidak adil dan melayangkan banyak tuduhan kepada SBY.

Asia Sentinel juga mengakui tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait sehingga merugikan SBY.