Breaking News:

Polemik Impor Beras

Fahri Hamzah: Beras Bukan Sekadar Produk Pertanian, tapi juga Stabilisator Politik Kekuasaan

"Jika Bulog dalam menentukan besaran cadangan pangan pemerintah berdasarkan penyerapan gabah petani. Kalau kemendag dengan apa ya?" tulis Fahri Hamzah

Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Fahri Hamzah 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, angkat bicara terkait pemberitaan impor beras.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah melalui laman Twitter miliknya, @Fahrihamzah yang diunggah, pada Kamis (20/9/2018).

Melalui unggahannya, Fahri Hamzah menyebutkan dirinya memikirkan permainan impor beras oleh mafia impor.

Ia menjelaskan, bahwa kicauannya itu merupakan jawaban atas pertanyaan soal bagaimana Kementerian Perdagangan (Kemendag) menentukan besaran cadangan pangan.

Asia Sentinel Minta Maaf, Ferdinand Hutahaean: Kami akan Tuntut Media Lokal yang Ikut Sebar Fitnah

Dalam kicauannya itu, Fahri Hamzah juga menyebutkan bahwa beras memiliki peran dalam stabilisasi politik kekuasaan.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menekankan bahwa beras bukan hanya komoditas ekonomi, namun juga komoditas politik.

Berikut kicauan lengkap Fahri Hamzah mengenai hal tersebut.

"Sebelum tidur, Gak bisa tidur mikirin permainan #ImportBeras oleh #MafiaImport yg katanya sudah jera.

Saya twit menjawab pertanyaan bahwa jika Bulog dalam menentukan besaran cadangan pangan pemerintah berdasarkan penyerapan gabah petani. Kalau kemendag dengan apa ya?

Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Ridwan Kamil Berikan Peringatan Dini

Tapi satu hal yg harus dicatat tebal, sejarah mengajarkan bahwa beras sejak era kerajaan hingga era republik bukan hanya sekedar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan.

Beras adalah soal politik dan daya tahan, stamina rakyat dan kekuasaan.

Oleh karenanya beras tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik, politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu, ruang abu abu impor ada karena adanya kewajiban cadangan pangan pemerintah.

Baik pusat maupun daerah, disinilah data dimainkan.

UU mempersyaratkan impor pangan diizinkan apabila kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang, Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus?

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved