Pilpres 2019
Fadli Zon Sebut Iklan Capaian Pemerintah di Bioskop Mengganggu Orang-orang yang Ingin Menonton Film
Fadli Zon menilai, orang-orang yang ingin menonton film menjadi terganggu karena iklan tersebut tidak pada tempatnya.
Penulis: Qurrota Ayun
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
"Kayaknya sih enggak ada. Dulu ya kita tidak (begitu) pemerintahan SBY melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye Pemilu," ujar Syarif, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Oleh karena itu, jika ada yang membandingkan pemerintahan Jokowi dan SBY dalam hal beriklan, Syarif menyebut pendapat itu sebagai sesuatu hal yang tidak mendasar.
Syarif juga berpendapat, seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk ikut menentukan apakah iklan pembangunan bendungan di bioskop tersebut termasuk melanggar aturan pemilu atau tidak.
Setelah perdebatan iklan tersebut meluas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah iklan itu merupakan bentuk dari kampanye sosok Jokowi.
"Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye.
Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui akun resmi Facebook, Rabu (12/9/2018).
Iklan yang diproduksi kementeriannya itu merupakan peran dan tugas yang memang sudah diamanahkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah atau 'Government Public Relation'.
• Soal Debat Berbahasa Inggris, Bawaslu: Kalau Ada yang Nantang Debat Pakai Bahasa Isyarat Gimana
Sementara itu, pihak istana juga membantah iklan Jokowi itu bukan dalam rangka kampanye.
"Jelas itu bukan kampanye," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati saat dihubungi, Jakarta, Kamis (13/9/2018) seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Adita menjelaskan, iklan yang disajikan di bioskop sebelum dimulainya film, merupakan produksi dari Kemenkominfo yang bertugas menyampaikan program pemerintah yang sudah berjalan maupun akan terlaksana.
"Itu adalah komunikasi pembangunan yang memang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat mengetahui hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Dirinya pun tidak mempersoalkan ada sejumlah pihak, terutama yang beseberangan dengan pemerintahan Jokowi agar iklan tersebut dicopot dari bioskop tanah air.
"Silakan saja berpendapat demikian, yang paling penting kan sudah ada pengawasnya dari Bawaslu," ujarnya. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)
