Fadli Zon Sebut Iklan Capaian Pemerintah di Bioskop Mengganggu Orang-orang yang Ingin Menonton Film

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan tanggapan terkait iklan capaian pemerintah di bioskop.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (14/9/2018), Fadli Zon menilai, orang-orang yang ingin menonton film menjadi terganggu karena iklan tersebut tidak pada tempatnya.

"Iklan itu tidak pada tempatnya, ketika orang mau datang ke bioskop, bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi lain melakukan hal yang sama, berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Fadli Zon juga berpendapat, iklan capaian pemerintah di bioskop merupakan hal yang mubazir.

• Sandiaga Uno Benar-benar Pergi ke Bandung Temui Ridwan Kamil, Lihat yang Terjadi

Menurutnya, audiens yang disasar jumlahnya hanya sedikit, selain itu iklan yang ditayangkan juga berbayar.

"Iklan ini pasti bayar dong, enggak mungkin gratis ya kan, itu kan mubazir untuk apa membayar iklan ke bioskop, ditonton juga lebih sedikit orang," ujar Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga menuturkan, anggaran iklan lebih baik dialihkan pada hal yang lebih bermanfaat.

"Lebih bagus anggarannya dialihkan untuk yang lain, untuk korban gempa Lombok atau yang lain yang lebih bermanfaat," jelas Fadli Zon.

Diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim, menuai perdebatan.

Iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu dianggap sebagian kalangan sebagai kampanye.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai iklan semacam itu layak untuk dihentikan penayangannya.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Alasannya, menurut Hidayat, iklan itu tidak hanya menyampaikan pencapaian pemerintah, tetapi lebih menonjolkan sosok Jokowi.

Hal itu dianggap akan menimbulkan tafsir yang berbeda bagi siapapun yang menyaksikannya.

• Prabowo dan Sandiaga Tak Sepakat soal Wacana Debat Pilpres Berbahasa Inggris

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, pemerintahannya tak pernah memasang iklan di bioskop seperti pemerintahan Jokowi-JK.

Sebab, pemerintahan SBY menghindari hal- hal yang berpotensi melanggar peraturan kampanye.

"Kayaknya sih enggak ada. Dulu ya kita tidak (begitu) pemerintahan SBY melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye Pemilu," ujar Syarif, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Oleh karena itu, jika ada yang membandingkan pemerintahan Jokowi dan SBY dalam hal beriklan, Syarif menyebut pendapat itu sebagai sesuatu hal yang tidak mendasar.

Syarif juga berpendapat, seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk ikut menentukan apakah iklan pembangunan bendungan di bioskop tersebut termasuk melanggar aturan pemilu atau tidak.

Setelah perdebatan iklan tersebut meluas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah iklan itu merupakan bentuk dari kampanye sosok Jokowi.

"Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye.

Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui akun resmi Facebook, Rabu (12/9/2018).

Iklan yang diproduksi kementeriannya itu merupakan peran dan tugas yang memang sudah diamanahkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah atau 'Government Public Relation'.

• Soal Debat Berbahasa Inggris, Bawaslu: Kalau Ada yang Nantang Debat Pakai Bahasa Isyarat Gimana

Sementara itu, pihak istana juga membantah iklan Jokowi itu bukan dalam rangka kampanye.

"‎Jelas itu bukan kampanye," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati saat dihubungi, Jakarta, Kamis (13/9/2018) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Adita menjelaskan, iklan yang disajikan di bioskop sebelum dimulainya film, merupakan produksi dari Kemenkominfo yang bertugas menyampaikan program pemerintah yang sudah berjalan maupun akan terlaksana.

"‎Itu adalah komunikasi pembangunan yang memang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat mengetahui hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Dirinya pun tidak mempersoalkan ada sejumlah pihak, terutama yang beseberangan dengan pemerintahan Jokowi agar iklan tersebut dicopot dari bioskop tanah air.

‎"Silakan saja berpendapat demikian, yang paling penting kan sudah ada pengawasnya dari Bawaslu," ujarnya. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)