Polemik Video Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Tanggapan Parpol, Istana dan Kominfo

TRIBUNWOW.COM - Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim, menuai polemik.

Iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu dianggap sebagian kalangan sebagai kampanye.

Para netizen pun tak sedikit yang memprotes. Bioskop sebagai ruang publik berbayar dianggap tak seharusnya memasukkan iklan yang dinilai mereka sebagai kampanye.

Benarkah iklan seperti ini bisa dikategorikan sebagai kampanye bagi Jokowi yang akan kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2019?

• Tanggapan Sekjen PDIP soal Kwik Kian Gie yang Disebut Jadi Penasihat Prabowo

Tanggapan parpol

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, iklan semacam itu layak untuk dihentikan penayangannya.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Alasannya, menurut dia, iklan itu tidak hanya menyampaikan pencapaian pemerintah, tetapi lebih menonjolkan sosok Jokowi. Hal itu dianggap akan menimbulkan tafsir yang berbeda bagi siapapun yang menyaksikannya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, pemerintahannya tak pernah memasang iklan di bioskop seperti pemerintahan Jokowi-JK.  Sebab, pemerintahan SBY menghindari hal- hal yang berpotensi melanggar peraturan kampanye.

"Kayaknya sih enggak ada. Dulu ya kita tidak (begitu) pemerintahan SBY melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye Pemilu," ujar Syarif, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, jika ada yang membandingkan pemerintahan Jokowi dan SBY dalam hal beriklan, Syarif menyebut pendapat itu sebagai sesuatu hal yang tidak mendasar.

Syarif juga berpendapat, seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk ikut menentukan apakah iklan pembangunan bendungan di bioskop tersebut termasuk melanggar aturan pemilu atau tidak.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai, tidak ada yang salah dengan iklan yang menampilkan pencapaian kerja pemerintahan Jokowi-JK tersebut.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena, kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya, pemerinta kerja apa?" kata dia, sebagaimana dikutip Antara.

Karding justru heran, mengapa partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terlihat panik melihat iklan tersebut.

• Gerindra Sebut Prabowo Dikenal sebagai Tukang Pijat Gus Dur, Ketua Progres 98 Beri Tanggapan