Aung San Suu Kyi Absen Lagi dari Sidang PBB
Pemimpin pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi mengungkapkan tidak akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan depan.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pemimpin pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi mengungkapkan tidak akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan depan.
Dirilis TribunWow.com dari Reuters.com, Rabu (12/9/2081), penolakan Aung San Suu Kyi tersebut di tengah meningkatnya seruan agar pasukan keamanan Myanmar bertanggungjawab atas tuduhan kejahatan terhadap Muslim Rohingya.
Sebaliknya, dua menteri senior di pemerintahannya, Kyaw Tint Swe dan Kyaw Tin yang akan menghadiri pertemuan dan menjelaskan perkembangan terkini tentang repatriasi dan kerjasama dengan organisasi internasional.
• Bergabung dengan Tim Prabowo, Inilah Sosok dan Perjalanan Karir Kwik Kian Gie
Juru bicara pemerintah Myanmar, Aung Shin, kepada kantor berita Reuters ketika itu mengatakan, "Ia tidak pernah takut menghadapi kritik masyarakat internasional. Mungkin ada masalah lain di dalam negeri yang lebih mendesak," ujar Aung Shin, dirilis dari bbc.com Indonesia, Rabu (12/9/2018).
Dipertemuan tahun lalu, Aung San Suu Kyi juga melewatkan sidang.
Aung San Suu Kyi telah membatasi perjalanannya ke luar negeri setelah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas tudingan pembantaian Rohingya.
Pemerintahan Myanmar banyak membantah tuduhan tersebut dan berjanji akan menerima kembali warga Rohingya yang melarikan diri.
Tetapi tekanan internasional terus meningkat di Myanmar, dan krisis Rohingya diharapkan menjadi tema utama diskusi di Majelis Umum.
• Soal Pantun Surga-Neraka Farhat Abbas, Dedi Mulyadi: Gimmick Politik Hanya Membawa Kebodohan
Satu tim penyelidik independen PBB mengatakan bulan lalu ada bukti yang menunjukkan "niat genosida" oleh militer Myanmar.
Pengadilan Pidana Internasional mengatakan pihaknya dapat menyelidiki dugaan deportasi Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh.
Myanmar mengatakan International Criminal Court (ICC) tidak memiliki yurisdiksi karena bukan anggota pengadilan, tetapi pengadilan memutuskan dapat memutuskan tindakan yang sebagian terjadi di Bangladesh.
Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet pada hari Senin (10/9/2018) mendukung seruan agar sebuah badan baru dibentuk untuk mulai bekerja.
Hal itu sebagai tambahan dari kemungkinan penyelidikan ICC, untuk mengumpulkan bukti-bukti sebagai penuntutan di masa mendatang atas dugaan kejahatan terhadap Rohingya. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)
