Pilpres 2019
Mardani Ali Sera Usul Kepala Daerah Asal PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat Tidak Masuk Timses Prabowo
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera memberikan usulan terkait tim kampanye nasional/ timses untuk pasangan capres-cawapres yang diusung partainya.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera memberikan usulan terkait tim kampanye nasional/ timses untuk pasangan capres-cawapres yang diusung partainya, Prabowo-Sandiaga.
Hal ini diungkapkan Mardani melalui Twitter miliknya, @MardaniAliSera, Rabu (12/9/2018).
Mardani mengatakan jika dirinya telah berdiskusi dengan timnya untuk tidak memasukkan pada Kepala Daerah dari partai koalisi pendukung Prabowo untuk menjadi TKN.
Dikarenakan, Kepala Daerah diminta untuk fokus mengurusi pelayanan di daerahnya masing-masing.
• Tanggapi Effendi Gazali, Ridwan Saidi: Seharusnya Anda Bahagia dengan Sistem PT 20 Persen
"Saya sudah diskusikan ke Tim agar kepala daerah asal @PKSejahtera @Gerindra @Official_PAN @PDemokrat tidak masuk Tim Kampanye Prabowo-Sandi.
Biarkan mereka fokus mengurus masyarakat yg saat ini sedang byk kesulitan. Krn terlibat timses berbulan2 akan menggangu kinerja pelayanan," ujar Mardani.
Selain itu, ia juga menambahkan jika semua masuk jadi timses maka rakyat akan ditinggal oleh para pimpinannya.
• Teddy Gusnaidi Sindir Kubu Prabowo-Sandi yang Belum Daftarkan Ketua Timsesnya
"Pada saat kondisi negara yg serba sulit, siapa yg fokus urus negeri ?.
Karena semua berbondong2 masuk Timses, Menteri, Atasan menteri, Pengusaha, Kepala daerah. Dll.
7 bulan nanti masa2 rakyat ditinggal pimpinannya, krn sibuk pilpres. Semua dikerahkan krn panik akan pergantian ?," tambahnya.
Kicauan Mardani Ali Sera (Capture Twitter @MardaniAliSera)
Sementara itu, diberitakan dari Kompas.com, dari kubu petahana pasangan Jokowi-Maruf, Wakil Ketua Tim Kampanye, Abdul Kadir Karding menyatakan, pihaknya akan menampung beberapa kepala daerah dari Partai Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Karding mengatakan, di struktur Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, ada struktur tim kampanye daerah yang perlu pengarahan para kepala daerah.
Karena itu, para kepala daerah dari Demokrat bisa mengisi posisi tersebut.
"Jadi gini, di TKN (Tim Kampanye Nasional) maupun di TKD (Tim Kampanye Daerah) itu posisi gubernur itu, menurut aturan KPU juga enggak bisa jadi ketua tim. Tetapi mereka, beliau-beliau ini kami tetapkan, kami tempatkan di yang namanya pengarah teritorial," kata Karding di Kantor Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Gedung High End, Menteng, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Nantinya, mereka selaku pengarah teritorial bertugas memberikan saran dan arahan kepada tim kampanye di daerah.
